PP Muhammadiyah Desak Pemerintah Tunda Pilkada 2020

Berita Baru, Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada tahun 2020 dikarenakan penyebaran Covid-19 yang masih tinggi.

Selain itu dalam siaran persnya, PP Muhammadiyah juga meminta DPR menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta kerja. PP Muhammadiyah menyarankan DPR sebaiknya berfokus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.

PP Muhammadiyah juga minta KPU segera membahas secara khusus dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pilkada 2020 dapat ditunda sampai dilaksanakan dalam keadaan memungkinkan.

“Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19,” tulis PP Muhammdiyah dalam pers rilis yang diteken oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir., Senin (21/9).

PP Muhammadiyah menilai pandemi Covid-19 telah menimbulkan masalah kesehatan dan ekonomi, di antara hal lain, juga banyak korban meninggal. Sementara kinerja pemerintah belum menunjukan hasil maksimal.

“Pemerintah pusat dengan daerah lemah dalam berkoordinasi sehingga menimbulkan kegaduhan politik kontraproduktif,” tulisnya.

PP Muhammadiyah juga meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19. Kehadiran Presiden dinilai sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar-kementerian.

Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja,” tegasnya.

PP Muhammadiyah juga meminta para menteri tidak seharusnya membuat kebijakan kontroversial, tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan meresahkan, termasuk cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia. Ia juga meminta elite politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.

PP Muhammadiyah mengimbau seluruh masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Ia juga mengimbau warga Persyarikatan Muhammadiyah di semua tingkatan dan amal usaha agar mematuhi pedoman dan instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menilai pilkada yang dipaksakan dapat menimbulkan klaster penularan baru. PBNU menilai prioritas kebijakan pemerintahan Jokowi sebaiknya difokuskan pada masalah kesehatan masyarakat.