Polri Gelar Rapim: Siap Kawal Pemilu 2024

Berita Baru, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk membahas kesiapan pengamanan tahapan pemilu 2024 hingga agenda nasional maupun internasional. 

Rapim yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (9/2) ini, diagendakan seluruh Kapolda hadir. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan rapim juga dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Mendagri hadir, Menkeu hadir,” kata Dedi, Kamis (9/2) sebagaimana dikutip dari Detik.com.

Terhitung ada 136 Kapolda, Dirintelkam, Karo Ops dan Dirreskrimum yang akan hadir. Dedi mengatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) diwakili oleh Dirjen Asean Kemenlu RI Sidharto R. Suryodipuro.

Sementara Ketua Bawaslu diwakili Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Herwyn JH Malonda. Sementara, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan diwakili Anggota DKPP Prof J. Kristiaji.

Rapim ini mengusuk tajuk ‘Siap mengawal tahapan pemilu 2024, serta mengamankan agenda nasional dan agenda internasional 2023 dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi yang inklusif dan berkelanjutan’.

Sebelumnya, Polri telah selesai menggelar rapat pimpinan (rapim) tahun anggaran 2023 dengan TNI. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya siap mengawal situasi Indonesia dalam menghadapi krisis global hingga tahun politik.

“Tadi sudah disampaikan ada empat pondasi ekonomi yang harus kita jaga dan kita kawal agar posisi Indonesia tetap bisa bertahan dan terus bertumbuh khususnya menghadapi situasi di tahun 2023. Di mana di tahun 2023 ini disamping krisis global, masih terus terjadi karena krisis sosial dan iklim yang sampai saat ini belum selesai,” kata Sigit di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2).

“Dan itu menimbulkan multidimensi masalah ekonomi, pangan dan masalah energi yang nanti menimbulkan konflik ya, tentunya kita menghadapi itu semua, dan di sisi lain menghadapi tahun politik,” tambahnya.

Terkait pengamanan Pemilu 2024, Sigit menyebut Bawaslu sudah memiliki indeks kerawanan pemilu (IKP). Hal ini tentu membantu Polri dalam memfokuskan daerah mana saja yang diamankan terlebih dahulu.

“Terkait hal tersebut ada dua pemetaan dari Pak Bawaslu dan di kepolisian namanya IKP di Bawaslu, namun muaranya nanti di satu titik untuk menentukan daerah mana yg harus kita amankan, daerah sangat rawan, daerah rawan dan daerah yang menjadi perhatian,” katanya.