PERMISI Adakan Dialog Virtual Bahas Isu Rasisme

Berita Baru, Jakarta – Perempuan Milenial Indonesia (PERMISI) melakukan dialog virtual dengan tema ‘Melawan Rasisme dengan Semangat Bhineka Tunggal Ika’, pada Jum’at (12/06).

Dalam dialog ini, hadir sebagai narasumber adalah Ketua Umum PB PMII Agus Mulyono Herlambang, Akademisi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado Lidya Kandowangko dan Plt Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro.

Koordinator Nasional PERMISI, Ananda Lamadau mengatakan kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya mencegah tindakan rasisme agar tidak terjadi di Indonesia. Dia melihat belakangan ini, ada beberapa oknum mencoba menggiring dan mengaitkan masalah rasisme di Amerika Serikat ke Indonesia, khususnya masyarakat Papua.

“Tentu ini sangat berbahaya. Jika tidak disikapi dengan baik dan penuh kehati-hatian khususnya oleh generasi milenial. Apalagi di tengah pandemi saat ini. Jangan sampai ada yang mencoba memancing di air keruh,” ungkap Ananda, lewat keterangan tertulis, Sabtu (13/6).

Di kesempatan itu, Lidya Kandowangko dalam pemaparannya menyatakan dalam mencegah masalah rasisme mesti ada kesetaraan, keadilan dan persaudaraan.

“Di Indonesia tidak ada warga nomor satu atau nomor dua. Tidak ada subordunasi. Kalau kita bicara pemuda yang berbhineka berarti pemuda yang menerima perbedaan. Karena Indonesia itu bukanlah kamu, atau mereka. Tapi, Indonesia itu adalah kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Agus Mulyono Herlambang menyatakan Bhineka Tunggal Ika tidak hanya dijadikan sebagai semboyan tetapi juga cara hidup, bergaul berkomunitas dan berinteraksi satu sama lain.

“Kita mesti belajar pada Corona. Dia menyerang orang tidak menanyakan apa agamanya dulu. Semua dia perlakukan sama. Tidak melihat agama, suku, ras apapun perbedaan yang ada. Hanya orang yang hidup disiplin, hidup sehat, rajin cuci tangan, pakai masker yang tidak bisa diserang,” cetusnya.

Pada kesempatan itu juga, Juri Ardiantoro menyatakan, dalam mencegah radikalisme masyarakat Indonesia mesti membangun kesadaran kolektif bahwa Indonesia itu plural.

“Membangun kesadaran kolektif ini menjadi penting. Yang terakhir, saya kira kita juga harus mendorong penegakan hukum dalam hal terjadi abuse of power, misalnya karena alasan rasisme. Kita sudah mempunyai perangkat hukum yang lengkap. Jadi menegakkan keadilan untuk melawan rasisme itu penting. Untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara,” tutupnya.

Untuk diketahui, dalam kegiatan ini dihadiri oleh berbagai aktivis dari berbagai organisasi yang tersebar di beberapa daerah, termasuk dari Papua.