Percepat Penanganan Corona, Presiden Instruksikan Terobosan Baru

Berita Baru, Jakarta – Untuk mempercepat penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia Presiden Jokowi mengintruksikan agar jajaran pemerintahan melakukan terobosan baru.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat rapat terbatas evaluasi penanganan pandemi dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Senin (29/6) yang disiarkan secara live di channel YouTube Sekretariat Kabinet.

“Saya minta agar kita bekerja tidak linier. Saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat dan terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak kepada percepatan penanganan ini. Jadi tidak datar-datar saja,” tegas Presiden dalam sambutan pembukanya.

Hingga saat ini, beberapa provinsi diketahui masih memiliki angka penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi. Untuk mempercepat penanganan di provinsi atau di daerah-daerah tertentu Presiden memandang diperlukan adanya tambahan personel atau tenaga medis yang diperbantukan dari pusat.

“Demikian pula dengan tambahan peralatan-peralatan medis yang dapat membantu penanganan,” tutur Presiden.

Presiden juga meminta jajarannya untuk mengawasi dan memberi panduan bagi daerah-daerah yang akan memulai menuju masa adaptasi kebiasaan baru.

“Pemerintah pusat harus turun memberikan panduan kepada daerah mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum membuka kembali fasilitas dan kegiatan publik maupun perniagaan,” jelas Presiden.

“Saya juga minta dilihat betul daerah-daerah yang mulai masuk ke new normal. Tahapannya betul-betul dilalui baik itu prakondisi, timing-nya kapan, diberikan panduan, ada guidance dari pusat sehingga mereka tidak salah. Ada prakondisi, ketepatan timing-nya, kemudian yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka. Itu betul-betul diberikan panduan,” imbuhnya.

Selain itu, Presiden juga mengimbau agar sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan secara besar-besaran dengan melibatkan elemen dan tokoh masyarakat serta agama.

Di sejumlah daerah, lanjut Presiden ditemukan pula banyak kasus penolakan masyarakat terhadap pemeriksaan PCR maupun rapid test sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi yang harus segera diatasi dengan sosialisasi yang persuasif.

“Pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa (alat) rapid test, belum ada penjelasan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang akan didatangi sehingga yang terjadi adalah penolakan,” kata Presiden.

Presiden juga memerintahkan agar pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya. Insentif untuk petugas lab juga secepatnya.

“Kita menunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada,” kata Presiden.

“Tidak ada lagi ego sektoral kementerian, lembaga, kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri. Saya kira ini harus segera kita hilangkan,” pungkas Presiden.