Pengamat: Pembatasan Pertalite oleh Luhut Bisa Picu Panic Buying

Berita Baru, Jakarta – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengkritik keras pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait pembatasan BBM Pertalite mulai 17 Agustus. Fahmy menilai pernyataan tersebut gegabah dan dapat menimbulkan persepsi keliru di masyarakat karena tidak ada sosialisasi sebelumnya.

“Statement Luhut itu tidak jelas dan menimbulkan simpang siur, ketidakjelasan ini menyebabkan pemahaman rakyat terhadap statement itu, seolah-olah nanti pada 17 Agustus itu harga BBM subsidi akan naik,” ujar Fahmy dalam acara Polemik Trijaya FM, Sabtu (13/7).

Fahmy mengingatkan pentingnya pemerintah memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai pernyataan tersebut untuk menghindari masalah yang lebih serius akibat kurangnya pemahaman publik. “Kalau ini tidak dibetulkan dalam komunikasi publik nanti, saya khawatir jelang 17 Agustus akan terjadi panic buying dan masyarakat berbondong-bondong ke SPBU, lalu terjadi kelangkaan. Itu karena sistem Luhut menurut saya ngawur dan gegabah,” imbuhnya.

Senada dengan Fahmy, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI), Mirah Sumirat, menyatakan bahwa pernyataan Luhut justru memperburuk kondisi para pekerja, terutama kelas menengah rentan. Menurut Mirah, sejak 2020, kondisi pekerja di Indonesia sudah cukup mengenaskan akibat PHK besar-besaran karena pandemi dan kenaikan harga bahan pokok.

“Statement Pak Luhut itu makin memperburuk dan mengkhawatirkan kami pekerja buruh karena kondisi pekerja buruh sangat tidak baik-baik saja sejak 2020, sejak ada UU Cipta Kerja. Jadi regulasi ini pelanggaran HAM,” tegas Mirah.

Mirah juga menolak keras keputusan pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi, karena praktiknya dinilai tidak akan berbeda dengan kondisi saat ini. “Kenapa harus dibatas-batasi. Lagi pula mekanismenya seperti apa belum klir, secara teknis di lapangan belum clear. Menurut saya ini akan terjadi banyak kerusuhan, keributan kalau diterapkan dan apakah ini yang dimau pemerintah,” pungkasnya.

Anggota BPH Migas, Saleh Abdurrahman, yang juga merupakan inisiator pembatasan, mengaku belum mengetahui rencana pasti pembatasan mulai 17 Agustus 2024. “Ini yang mesti kita tunggu, apakah sebelum atau setelah 17 (Agustus) kita belum ada yang tahu,” tuturnya.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengindikasikan bahwa pemerintah akan semakin membatasi pemberian subsidi mulai 17 Agustus 2024. “Kami berharap 17 Agustus (2024) ini orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kami kurangi,” ucap Luhut dalam unggahan akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Luhut juga menyebutkan bahwa pengurangan BBM subsidi bisa berdampak besar atas inefisiensi selama ini, termasuk dengan program subsidi lainnya.