Penerapan New Normal, RMI PBNU: Pemerintah belum Memiliki Perhatian pada Pesantren

Berita Baru, Jakarta – Rabithah Maahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU) menyikapi kebijakan New Normal yang akan diterapkan pemerintah. Melalui siaran pers, pada hari Jumat (29/5), lembaga asosiasi pesantren NU itu menyebut kebijakan New Normal tergesa-gesa.

Pasalnya, sampai hari ini jumlah dan pertumbuhan kasus positif Covid-19 masih tinggi dan mengkhawatirkan.

“Pesebarannya juga makin meluas. Sementara prasyarat untuk mencegah penularan Covid-19, terutama jaga jarak (social/physical distancing), semakin sulit diwujudkan,” bunyi pernyataan yang ditandatangani Ketua RMI PBNU H. Abdul Ghoffarozin dan Sekretaris Habib Sholeh.

RMI PBNU menyampaikan, keadaan demikian seharusnya membuat pemerintah tetap waspada dan memastikan aturan seperti PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) dapat berjalan secara efektif.

“Namun, justru yang dirasakan adalah pelonggaran terhadap PSBB dan pemerintah akan segera melaksanakan New Normal (Kelaziman Baru). Hal ini sangat beresiko bagi makin luas dan besarnya persebaran Covid-19, termasuk dalam lembaga Pendidikan,” lanjut RMI PBNU.

Sementara terhadap pesentran, RMI PBNU menyampaikan, pemerintah belum memiliki perhatian dan kebijakan khusus untuk menangani Covid-19. Namun tiba-tiba pemerintah mendorong agar dilaksanakannya New Normal dalam kehidupan pesantren.

“Hal demikian tentu saja mengkhawatirkan. Alih-alih untuk menyelamatkan pesantren dari Covid-19, pesentren yang berbasis komunitas dan cenderung komunal justru dapat menjadi klister baru pandemi Covid-19. Suatu yang sepatutnya dihindari,” kritik RMI PBNU.

Oleh karena itu, RMI PBNU meminta pemerintah membuat kebijakan yang kongrit dan berpihak kepada pesantren,

“Sebelum dilaksanakan New Normal di pesantren, pemerintah harus memberi dukungan fasilitas untuk pelaksanaan protokol kesehatan rapid test, hand sanitizer, akses pengobatan dan tenaga ahli Kesehatan,” tambah RMI PBNU.

Selain itu, dukungan sarana dan fasilitas pendidikan tetap diperlukan, seperti fasilitas pembelajaran online bagi santri yang belum bisa Kembali ke pesentren dan biaya pendidikan (Syahriyah/SPP dan Kitab) bagi santri yang terdampak secara ekononomi.

Apabila tidak ada kebijakan nyata dari rekomendasi tersebut, RMI PBNU akan menyarankan pesantren memperpanjang masa pembelajaran di rumah. RMI PBNU juga menghimbau agar setiap kepututusan terkait dengan nasib pesantren melibatkan kalangan pesantren.