Penanganan Banjir Bengawan Njero Lamongan Terkesan Jalan di Tempat, Aktivis PMII dan Warga Demo DPRD dan Pemkab

Berita Baru, Lamongan – Ratusan masa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamongan bersama warga kawasan bengawan njero menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dan Pemkab Lamongan, Rabu (13/1).

Dalam aksinya, masa aksi melakukan orasi serta membawa puluhan spanduk bertuliskan tuntutan mereka. Ratusan aktivis mahasiswa dan warga bengawan njero itu menilai pemerintah tidak serius menangani banjir yang terjadi setiap tahun di wilayah Bengawan Njero. Bahkan, saat ini banjir telah merendam lima kecamatan dan puluhan desa.

Ketua PMII Lamongan, Syamsuddin mengatakan, kedatangan pihaknya untuk menuntut keseriusan Pemerintah Kabupaten lamongan dalam menangani banjir tahunan ini.

“Kami menuntut keseriusan Pemkab Lamongan dalam mengatasi banjir luapan Bengawan Njero, terutama penanganan beberapa persoalan penyebab banjir, seperti pembersihan enceng gondok yang menyebabkan air meluap, pompa pembuangan yang baru diaktifkan setelah diprotes warga,” ungkap Syamsuddin.

Pihaknya menilai, Pemkab Lamongan terkesan jalan di tempat dalam menangani banjir ini. Pasalnya, Dinas Perairan yang membidangi permasalahan Bengawan Njero dianggap tidak maksimal.

“Pemkab Lamongan terkesan jalan di tempat, ditambah lagi Dinas Perairan selama ini tidak maksimal dalam upaya penanganan banjir Bengawan Njero,” tegas Syamsuddin.

Selain itu, pendemo juga menyampaikan sejumlah tuntutan sebagaai solusi atas bencana banjir tersebut, diantaranya pemerintah diminta memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak dalam bentuk materiil dan non materil.

Kemudian normalisasi jangka pendek dalam bentuk pembersihan sungai dari sampah dan enceng gondok, optimalisasi pompa dan pintu air, ganti rugi petambak dalam bentuk asuransi serta dibuatnya posko penanggulangan banjir di daerah terdampak. Sedangkan tuntutan jangka panjang diantaranya peninggian bahu jalan baik dalam naungan Kabupaten Lamongan maupun Provinsi Jawa Timur.

Kemudian optimalisasi sistem operasi dan pemeliharaan waduk, rawa, embung dan sungai, realisasi satgas banjir yang sudah dibentuk serta memfungsikan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembungan Akhir (TPA) secara masif.

Sementara, Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya banjir, dengan melakukan normalisasi sungai.

“Pemkab lamongan sejak beberapa tahun sudah cari cara biar Bengawan Njero tidak banjir. Normalisasi sudah dilakukan, tapi debit air tahun ini memang sangat besar,” ucap Ghofur di depan pendemo.

Ghofur meminta agar warga untuk tidak menyalahkan siapapun. Menurut Ghofur, Pemkab Lamongan maupun DPRD telah berupaya mencari solusi agar banjir segera surut.

“Ini bencana, jangan salahkan siapapun. Karena kita semua tahu debit air ini sangat tinggi, ini bukan dibuat-buat, datangnya air di wilayah utara ini tidak dibuat-buat, ini memang rezeki dari Allah, kita syukuri. Pemerintah telah menerjunkan petugas dan melakukan penanggulangan,” kata Ghofur, yang kemudian menandatangani lembar pakta integritas, sebagai bukti bahwa DPRD menyetujui tuntutan pendemo.

Usai tuntutan disetujui Ketua DPRD Lamongan, pendemo kemudian melanjutkan aksinya di depan Kantor Pemkab Lamongan, untuk menemui Bupati. Namun sayangnya, orang nomor satu di Kabupaten Lamongan itu tak kunjung menemui pendemo. Karena merasa kecewa, warga Bengawan Njero bersama PMII memasang spanduk besar bertuliskan “Kantor ini Disegel oleh Rakyat yang Terendam Banjir” di pintu gerbang Kantor Pemkab Lamongan.