Pemkab Gresik Terus Kawal Validasi DTKS Agar Bansos Tepat Sasaran

Berita Baru, Gresik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik benar-benar serius mengawal validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data pedoman berbagai bantuan sosial (Bansos) yang diterima oleh warga kurang mampu. Masalahnya, pencatatan data kemiskinan ini terkadang masih belum sesuai dengan kondisi yang ada.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dalam rapat koordinasi (Rakor) validasi DTKS bersama Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Ummi Khoiroh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Abu Hassan, tiga camat dari Kecamatan Gresik, Manyar dan Kebomas, serta 133 orang dari kepala desa dan perangkatnya. Rakor berlangsung di Ruang Mandala Bhakti Praja, Senin (03/10).

“Dalam mencapai tujuan tersebut kita akan terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, serta bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk mengawal data tersebut. Monggo data tersebut dibuat transparan kepada masyarakat, supaya tidak ada saling mencurigai,” ujar Wabup Gresik.

Dia lantas mengingatkan perlunya perangkat desa dan kecamatan agar paham betul indikator-indikator apa saja yang menjadi pedoman warganya layak atau tidak layak untuk masuk dalam pendataan DTKS hingga akhir Oktober.

“DTKS ini penting karena menentukan apakah warga bisa mendapatkan bantuan hingga setahun kedepan. Oleh karenanya sepulang dari sini nanti perangkat desa dan kecamatan benar-benar melakukan evaluasi yang tentunya berpegangan pada indikator yang sudah ada. Setelah itu, kalau perlu data-data tersebut dibuka ke masyarakat karena kadang masyarakat lebih tahu kondisi yang sebenarnya,” terang Wabup Gresik.

Pada kesempatan ini, Wabup juga memberikan apresiasi atas turunnya angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Gresik dari tahun 2020 sebesar 7% yang saat ini menjadi 2%.

“Jadi kemiskinan ekstrim kita sudah 2%, dan kita bersama-sama menginginkan angka ini bisa turun menjadi 0%,” tegasnya.

Perlu diketahui, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik saat ini sebesar 12,42 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur yakni sebesar 10,38 persen dan rata-rata angka nasional sebesar 9,54 persen.

Sementara DTKS Kabupaten Gresik mencatat, terdapat 571 ribu warga yang masuk dalam kategori miskin. Dari jumlah tersebut, 44 ribu diantaranya sudah terdaftar dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 89 ribu masuk dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 2.450 masuk dalam PKH Inklusif dan BLT BB. Sedangkan kurang lebih 440 ribu warga tercatat masih belum menerima bantuan.