Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Pembkab Blora
Sekda Blora Komang Gede Irawadi saat konferensi pers. (Foto: Istimewa).

Pemkab Blora Minta Kepala Desa Pantau 13.429 Warga yang Baru Mudik



Berita Baru, Blora – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Komang Gede Irawadi menerangkan jumlah pemudik dari berbagai wilayah tanah air ke kabupaten Blora sudah mencapai 13.429 orang sehingga Pemkab Blora akan membuat Kelompok Kerja (Pokja) Dampak Covid-19.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pada Senin (6/4).

Menurut Sekda Blora, hingga pukul 10.47 WIB jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang sedang dalam proses pemantauan adalah 577 orang. Sedangkan yang terkonfirmasi positif Covid-19 tidak ada.

“Mari kita sama-sama bersyukur mudah-mudahan kondisi ini terus sehingga Blora bebas dan aman dari Covid-19″. Katanya.

Kemudian ia menuturkan bahwa jumlah penduduk Blora yang telah mudik sampai dengan Minggu, (5/4) pukul 21.00 WIB mencapai 13.429 orang.

“Itu kondisi kita di Kabupaten Blora”. Ucap Irawadi.

Ia meminta kepada para Camat, Kepala Desa, dan Lurah agar terus memantau warga pemudik di Kabupaten Blora.

“Utamakan kesehatan, bila perlu isolasi secara mandiri di masing-masing desa dan kelurahan”. Himbaunya.

Sekda juga menjelaskan, bahwa saat ini telah terbit instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 dimana setiap pemerintah daerah harus merasionalisasi kegiatan-kegiatan yang dianggap belum begitu mendesak untuk dijadikan kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19.

“Ini sedang kita bahas, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terselesaikan”. Kata Komang Gede Irawadi.

Dijelaskannya, ada tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah. Pertama, terkait dampak kesehatan. Dampak kesehatan ini, kata Sekda, cukup luas dan sudah dihitung kebutuhan anggarannya.

Kemudian yang kedua terkait dengan dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini apakah pemerintah daerah dapat memberikan keringanan pajak, dampak ekonomi terkait UMKM dan ketahanan pangan.

“Yang ketiga adalah dampak sosial. Jadi pemerintah daerah juga sedang menghitung kebutuhan anggaran untuk jejaring sosial. Jadi bantuan-bantuan hibah atau bansos, kepada warga masyarakat kabupaten Blora yang berdampak atau kena dampak virus corona”. Jelasnya.

Untuk itu, menurut Sekda Blora, akan membuat pokja dampak kesehatan, pokja dampak ekonomi dan pokja dampak sosial.

“Harapan kami semua masyarakat yang kena dampak dari virus corona ini bisa kita bantu bersama”. Tandasnya.

Mendampingi Sekda Blora dalam konferensi pers kali ini, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Blora Sarmidi dan Direktur RSUD dr. R Soetijono Blora, dokter Nugroho Adiwarso. [Hp]