Pembangunan Pangkalan Radar NATO di Kepulauan Faroe Berisiko pada Penghancuran Ekonomi

Berita Baru, Internasional  – Anggota NATO Denmark dilaporkan akan membangun pangkalan radar baru di Kepulauan Faroe. Selain akan merusak hubungan perdagangan Kepulauan Faroe dengan Moskow, pembangunan radar NATO akan berisiko menghancurkan ekonomi pulau tersebut.

Minggu ini, Menteri Pertahanan Denmark, Trine Bramsen, akan mengunjungi Kepulauan Faroe untuk mendorong keputusan pembangunan pangkalan radar baru.

Seperti dilansir dari Sputnik News, Kepulauan Faroe merupakan bagian dari wilayah Denmark tetapi memiliki pemerintahan sendiri. Keberadaannya cukup strategis untuk dijadikan sebagai titik keamanan di Atlantik Utara.

Namun, beberapa politisi Faroe khawatir. Negara kepulauan berpenduduk 53.000 orang ini sangat bergantung pada ekspor ikannya, dan salah satu pelanggan terbesarnya adalah Rusia. Menjadi tuan rumah radar NATO dapat merusak hubungan perdagangan utama di tengah ketegangan antara Moskow dan aliansi Atlantik Utara.

Menteri Luar Negeri Faroe, Jenis av Rana, berdalih bahwa radar bukan masalah militer. “Fakta bahwa itu mungkin menjadi bagian dari citra militer NATO secara keseluruhan adalah mungkin. Tetapi tidak akan ada militer di Kepulauan Faroe”, katanya, seperti dikutip oleh penyiar nasional SVT.

Oposisi Faroe menuduh pemerintah terlalu pro-Denmark, dan tidak cukup memperhatikan kritik.

Anggota parlemen Faroese Bjárni Kárason Petersen berpendapat bahwa kepulauan itu harus meninggalkan Denmark dan bernegosiasi langsung dengan NATO, berdasarkan tuntutannya sendiri.

“Jika Kepulauan Faroe menjadi pusat radar, maka kami akan menjadi sasaran bom strategis”, bantah Kárason Petersen. Selain itu, dia menekankan dampak ekonomi juga.

“Kami mungkin berisiko kehilangan sebagian besar ekspor kami ke Rusia. Itu bisa menghancurkan perekonomian Kepulauan Faroe,” yakinnya.

Kepulauan Faroe adalah kepulauan Atlantik Utara yang terletak di tengah antara Norwegia, Islandia, dan Skotlandia, yang tetap berada di bawah kekuasaan Denmark selama berabad-abad.

Saat ini, Denmark masih memerintah kepulauan di bidang-bidang seperti pertahanan, polisi, peradilan, mata uang dan urusan luar negeri, sedangkan Faroe mengendalikan sebagian besar urusan dalam negeri.

Meskipun menjadi bagian dari Wilayah Denmark bersama Greenland, Kepulauan Faroe bukan bagian dari UE atau wilayah Schengen dan mempertahankan kebijakan perdagangan mereka sendiri. Misalnya, ketika UE dan Rusia memperkenalkan sanksi perdagangan timbal balik atas konflik di Ukraina Timur, Kepulauan Faroe memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan ekspor perikanannya ke Rusia. Partai Venstre liberal-konservatif Denmark kemudian menyerukan untuk membebaskan Kepulauan Faroe dari “ketergantungannya” pada Rusia.

Sampai sekarang, kepulauan ini sangat bergantung pada perikanan dan perburuan paus, yang menyumbang 95 persen dari semua ekspornya, dan juga menerima subsidi tahunan sebesar 650 juta DKK ($98 juta) dari Denmark, sangat mirip dengan Greenland.