PDIP Respons Pertemuan 8 Partai Parlemen Tolak Pemilu Proporsional Tertutup

Berita Baru, Jakarta – Delapan Partai Politik parlemen memantapkan diri menolak wacana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup, dengan melakukan pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Kemudian Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dan Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara. Perwakilan Partai Gerindra tidak hadir namun disebut menyetujui kesepakatan bersama yang dihasilkan.

Pertemuan tersebut pada pokoknya menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup diberlakukan kembali, sebagaimana yang diusulkan PDIP. Selain itu meminta KPU melaksanakan pemilu 2024 sesuai jadwal dan peraturan yang sekarang berlaku.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menghormati pertemuan delapan partai DPR di Hotel Dharmawangsa yang menolak usulan sistem proporsional tertutup coblos partai di Pemilu 2024.

Hasto menyebut pertemuan itu bagus sebagai bagian dalam berdemokrasi. Menurutnya, hal itu biasa dan juga kerap dilakukan Ketua Umum partainya, Megawati Soekarnoputri saat bertemu rakyat.

“Pertemuan yang ada di Dharmawangsa ya, itu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi kita,” kata Hasto di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu (8/1).

Selain itu, Hasto menilai wacana sistem pemilu proporsional tertutup juga merupakan wewenang mereka sebagai partai di DPR dalam fungsi legislasi. Selain Mahkamah Konstitusi (MK), lewat judicial review.

Hasto menegaskan partainya akan tetap mengusulkan sistem proporsional tertutup. Dia menilai sistem proporsional tertutup bisa menekan ongkos pemilu yang mahal.

Berdasarkan hasil penelitian Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskeb) sekaligus kader PDIP, Pramono Anung, para calon anggota dewan harus mengeluarkan uang Rp5-100 miliar untuk terpilih di DPR.

“Proporsional terbuka dalam penelitian Pramono Anung minimal paling tidak ada yang Rp5 miliar untuk menjadi anggota dewan, bahkan ada yang Rp100 miliar,” kata Hasto.

Oleh karena itu, saat ini kata Hasto anggota dewan banyak didominasi oleh para pengusaha. Dia menyebut partainya hanya menawarkan solusi untuk masalah tersebut.

Namun begitu, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan soal wacana dua sistem tersebut ke MK yang kini tengah menyidangkan perkara tersebut.

“Masalah apapun yang diputus oleh MK, kami taat asas. Karena PDIP bukan pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan judicial review,” katanya.