PDI Ungkap Political Disobedience Terkait Pencalonan Gibran

Berita Baru, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan adanya political disobedience yang terkait dengan pencalonan putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden.

Menurutnya, beberapa ketua umum partai politik memberikan pengakuan terkait tekanan dan pembangkangan politik dalam pemilihan calon wakil presiden.

“Indonesia adalah negeri spiritual, di mana moralitas, nilai kebenaran, dan kesetiaan sangat dihargai. Apa yang terjadi dengan pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia,” ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (30/10/2023).

Hasto juga mengungkapkan bahwa ada beberapa ketua umum partai politik yang merasa tekanan kuat terkait pemilihan calon wakil presiden. Hal ini terkait dengan upaya membawa Gibran ke dalam dunia politik sebagai calon wakil presiden. Ia mengatakan bahwa semua ini terkait dengan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dalam situasi ini, banyak yang merasa bahwa kartu truf-nya dipegang, dan ada yang mengatakan bahwa ini adalah permintaan yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi,” tambah Hasto.

Dalam keterangan persnya, Hasto juga menyampaikan bahwa PDIP telah memberikan banyak keistimewaan kepada Presiden Jokowi, namun saat ini merasa ditinggalkan. PDIP merasa sedih dengan situasi yang terjadi saat ini.

“Kami mencintai dan memberikan privilege yang besar kepada Presiden Jokowi dan keluarganya, namun sekarang merasa ditinggalkan karena ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi,” ujar Hasto.

Ia juga menyinggung tentang kerja keras para simpatisan, anggota, dan kader partai dalam lima Pilkada dan dua Pilpres terakhir sebagai bentuk cinta kepada Presiden Jokowi. Namun, pandangan berbagai tokoh masyarakat dan ahli hukum tata negara mengubah perspektif partai.

Hasto mengakhiri keterangannya dengan harapan bahwa awan gelap demokrasi yang saat ini terjadi di Indonesia dapat segera berlalu.

“Dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa yang meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan,” pungkasnya.