PBNU dan Kemenkes Bersinergi dalam Program Cegah Stunting

Berita Baru, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjalin kemitraan untuk mengatasi permasalahan stunting dengan pendekatan perspektif agama. Kolaborasi ini dimulai setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 14 Desember 2022 lalu antara Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Program Cegah Stunting Perspektif Agama (CSPA) menjadi fokus dalam kerjasama ini, dan upaya pencegahan telah dilakukan di beberapa wilayah, termasuk Jawa Barat dan Jawa Timur. Dalam konteks ini, PBNU berperan melalui Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) dan dimensi Keluarga Sehat.

Halaqah Pencegahan Stunting dalam Perspektif Maqashid as-Syari’ah menjadi langkah awal dalam memulai gerakan ini. Di dalam halaqah tersebut, Katib ‘Aam PBNU, KH. Ahmad Said Asrori, menegaskan bahwa pencegahan stunting bukanlah pilihan, melainkan sebuah kewajiban yang fundamental dalam rangka untuk tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah.

Pada tahun 2023 ini, program CSPA yang dimotori GKMNU telah dilaksanakan di 9 kabupaten/kota dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Gerakan ini dimulai dari Desa Galanggang Kabupaten Bandung Barat dan Desa Giripurno Kota Batu sebagai lokasi percontohan, dan selanjutnya dilaksanakan di 20 desa di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kota Batu, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo.

Sasaran utama program CSPA ini adalah remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita (0-59 bulan). Melalui serangkaian pelatihan yang diberikan kepada warga desa, yakni Pelatihan Kader Desa untuk Penguatan Keluarga, Pelatihan Penguatan Kelembagaan Posyandu, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu, Pelatihan Peer Educator untuk Remaja, dan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, program ini memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama dalam pencegahan stunting di desa.

Hingga Desember 2023 ini, program CSPA telah memiliki 600 kader desa untuk penguatan keluarga, 600 kader Posyandu, 600 stakeholder untuk penguatan Posyandu, dan 100 kepala sekolah yang terlatih untuk mencegah stunting  di semua wilayah sasaran. Selain itu, telah didistribusikan sebanyak 4.800 porsi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada keluarga yang berisiko stunting di 20 desa tersebut.

Alissa Wahid Wakil Ketua Satgas Nasional GKMNU berharap kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan ini dapat menjadi terobosan inovatif dalam mengatasi problem stunting yang menjadi program prioritas pemerintah dalam menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas. Target pemerintah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 melalui program CSPA ini diharapkan tercapai.