Optimalkan Perlindungan Kelompok Rentan di Sulsel, Setara Institute Gelar Workshop Komunikasi Strategis

Berita Baru, Jakarta – Sulawesi Selatan masih menghadapi tantangan dalam memenuhi hak-hak kelompok rentan. Keterbatasan ruang bagi kelompok ini untuk menyuarakan aspirasi mereka menjadi isu yang terus perlu diadvokasi.

Dalam upaya ini, Setara Institute mengadakan workshop bertajuk Komunikasi Strategis untuk Peningkatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi, yang berlangsung pada 19-20 November 2024 di Kota Makassar.

Menurut Peneliti Setara Institute, Sayyidatul Insiyah (Sisy), “Komunikasi strategis sebagai pendekatan dalam penyaluran aspirasi masih belum optimal. Kemampuan melakukan kampanye yang inklusif dan advokasi kebijakan yang berdampak menjadi pilar yang sangat penting untuk memastikan isu-isu kelompok rentan didengar, dipertimbangkan, dan diintegrasikan dalam pembangunan daerah.”

Workshop ini dihadiri oleh Koalisi ASPIRASI Sulsel dan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu perempuan, disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, masyarakat adat, serta ragam gender. Tujuannya adalah untuk membekali peserta dengan keterampilan membuat konten kampanye digital dan menyusun kertas kebijakan sebagai bahan advokasi di ruang publik dan untuk pemerintah.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum konsolidasi sebelum pelaksanaan Tudang Sipulung yang bertema “Merancang Demokrasi Inklusif: Menguatkan Suara Kelompok Rentan di Sulawesi Selatan” pada 21 November 2024. Forum tersebut akan mempertemukan calon gubernur Pilkada Sulsel 2024 dengan Koalisi ASPIRASI dan masyarakat Sulsel.

Nasrum, perwakilan Koalisi ASPIRASI Sulsel, menyampaikan, “Workshop ini menghasilkan 4 konten kampanye dan draf rumusan kertas kebijakan tentang usulan langkah-langkah dalam memperkuat komitmen pemenuhan dan perlindungan hak-hak kelompok rentan.”

Beberapa usulan yang disepakati dalam workshop antara lain: pertama, pemerintah diharapkan mempercepat pembentukan kebijakan yang mengakui hak masyarakat adat atas sumber daya alam mereka. Kedua, memastikan akses dan prasarana inklusif bagi penyandang disabilitas dalam Pilkada 2024. Ketiga, pemerintah berkomitmen memperkuat pendidikan tentang kesetaraan gender di berbagai sektor. Keempat, menghapus kebijakan diskriminatif terhadap kelompok rentan.

Rekomendasi ini juga akan disampaikan langsung kepada calon gubernur Sulsel dalam Tudang Sipulung, sehingga isu kelompok rentan tidak hanya menjadi pembicaraan di ruang publik, tetapi juga menjadi perhatian calon gubernur dalam perencanaan daerah mereka.