Operasi Pasar Murah, Ibu-ibu di Gresik Borong Minyak Goreng 12.500 per Liter

Berita Baru, Gresik – Turunnya harga minyak goreng mulai dari Rp 11.500 per liter hingga Rp 14.000 per liter justru menimbulkan permasalahan baru. Di Kabupaten Gresik misalnya, belakangan masyarakat dibuat pusing karena kelangkaan stok minyak goreng. 

Kelangkaan dipicu lantaran beberapa toko modern membatasi kuota pembelian stok yang ada. Sedangkan harga minyak goreng di Pasar Tradisional terbilang masih relatif mahal. 

Tak mau tinggal diam atas kondisi tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa langsung melakukan operasi pasar minyak rumah di Halaman UPT PPD Bapedda Jatim Gresik Jalan Panglima Sudirman, Gresik. Jumat (4/2). 

Disana, ibu-ibu warga sekitar Gresik Kota pun antre layaknya seperti antrean sembako. Pasar minyak goreng (Migor) murah ini sudah disesuaikan dengan kebijakan dari Kementrian Perdagangan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) per tanggal 1 Februari 2022.

Total minyak goreng yang dijual ada 166 karton atau sekitar 2.000 liter, warga pun langsung membeli dengan membawa persyaratan KTP. Tampak Gubernur Khofifah juga memberikan bingkisan alat tulis, buku, kepada para anak yang mengikuti bersama orang tuanya.

Salah satu warga Gresik asal Kelurahan Gedung Tika mengaku senang dengan adanya migor murah. Sebab sepekan terakhir di Gresik minyak goreng murah cepat habis dan langka. 

“Alhamdulillah tadi dapat dua liter dengan harga Rp 25 ribu, ini juga bisa beli titipan tetangga juga bisa dibeli disini,” ucapnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, hasil pemantauan di Lapangan, problem muncul di rantai pemasokan atau distribusi. Dan harga jauh mahal dari HET.

“Kebijakan yang terhitung dua kali ini setelah penyetaraan harga Rp 14 ribu per liter harus sudah diselasaikan. Karena Pemerintah Pusat menyiapkan subsidi dalam jumlah yang cukup besar diatas 3 Triliun,” ucapnya saat menghadiri pasar migor murah di Halaman UPT PPD Bapedda Jatim Gresik Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan /Kabupaten Gresik. Jumat (4/1). 

Mantan Menteri Sosial (Mensos RI) itu menyebut, di Jatim sendiri permasalahan tersendat distribusi ini bukan karena stok atau kouta di Jatim. 

“Kami heran dan mohon kepada Menteri Perdagangan bisa mengurai masalah ini. Kenapa rantai pasarnya tersendat-sendat. Di Jatim bukan karena stok. Karena kebutuhan minyak goreng di Jatim per bulan 59.000 ton. Sedangkan untuk produksi minyak goreng di Jatim 62.000 ton. Artinya proporsi minyak goreng di Jatim, kalau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jatim masih lebih atau surplus 3000 ton per bulannya,” papar Khofifah. 

Diakuinya, saat ini memang produksi jalan, dan proses distrubusinya tidak selancar seperti dulu. “Kita mencoba mengurai antara lain kemungkinan refraksi atau bias. Jadi segera ada regulasi payung hukum, biaya produksi (Cost of Production) masing-masing industri minyak goreng per liter berapa, sehingga pemerintah mensubsidi berapa, dan harga sampai di konsumen akhir sebaiknya tidak menaiki atau melebihi HET,” ujarnya. 

Masih lanjut Khofifah, jika harga di konsumen tidak melebihi HET, maka harga di produsen pasti ada regulasi lagi. Regulasi ini harus diputuskan secara nasional karena subsidi juga secara nasional. 

“Kami kek lapangan, subsidi lagi minyak goreng. Sehingga setiap titik dimana kami hadir, maka harga per liter adalah Rp 12.500 masing-masing per KTP hanya boleh 2 liter yang jumlahnya Rp 25 ribu,” jelasnya. 

“Jadi ini adalah proses penetrasi harga pasar migor. Tetapi tidak terlalu signifikan dari total kebutuhan di masing-masing daerah. Oleh karena itu percepatan koordinasi antara Kementrian perdagangan dan produsen – produsen minyak goreng harus segera dipastikan. Terutama proses refaksinya, mekanismenya, dihitung, dan dilakukan asesmen oleh Kementrian terkait,” jelasnya.

Turut hadir mendampingi Gubernur Jatim, Wabup Aminatun Habibah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Agus Budiono, Kapolsek Gresik Kota AKP Inggit Prasetiyanto beserta pejabat Pemprov dan Pemkab Gresik.