Myanmar Tetap Dilibatkan dalam Pembahasan ASEAN dengan Perwakilan Diplomat

Berita Baru, Jakarta – Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Teuku Faizasyah, memastikan bahwa Myanmar tetap dilibatkan dalam pembahasan bersama negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Namun, perwakilan yang terlibat bukanlah pejabat politik, melainkan diplomat atau pejabat seniornya.

Faizasyah menjelaskan bahwa meskipun perwakilan politik dibatasi, kehadiran Myanmar tetap terwakili dalam proses pembahasan menuju kesepakatan.

“Artinya mereka tetap menjadi bagian proses pembahasan menuju kesepakatan,” sambung Faizasyah dikutip dari Antara, Jumat (12/5/2023).

Sejak junta militer menggulingkan pemerintahan terpilih Myanmar melalui kudeta pada Februari 2021, para pemimpin ASEAN dan pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlang telah menyepakati Konsensus Lima Poin sebagai rencana perdamaian untuk membantu Myanmar keluar dari krisis yang sedang dihadapinya. Namun, setelah dua tahun berlalu, junta Myanmar belum melaksanakan konsensus tersebut, sementara kondisi di Myanmar semakin memburuk dengan terus dilancarkannya serangan udara oleh tentara.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan bahwa ASEAN tidak akan menyerah meskipun belum ada kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin oleh Myanmar. Retno menambahkan bahwa Indonesia, dengan dukungan para pemimpin ASEAN, akan terus menjalin hubungan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar.

Para pemimpin ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama dalam KTT Ke-42 untuk mendukung pernyataan Presiden Jokowi dalam merespons serangan yang baru-baru ini dialami oleh Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (AHA Centre) serta tim pemantau ASEAN di Myanmar. Pernyataan bersama ini menunjukkan solidaritas ASEAN dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh AHA Centre dan memperkuat komitmen untuk bekerja sama dalam penanganan kemanusiaan dan bencana di Myanmar.

Selama pertemuan tingkat tinggi KTT Ke-42 yang berlangsung pada 10-11 Mei, ASEAN menghasilkan tidak kurang dari 10 dokumen penting. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia Akibat Penyalahgunaan Teknologi, Deklarasi Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik Kawasan, dan Deklarasi Peningkatan Konektivitas Pembayaran Kawasan dan Promosi Transaksi Mata Uang Lokal.