Mensos Risma Paparkan Penanganan Sosial di Konferensi Tingkat Menteri OKI

Berita Baru, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menghadiri forum Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kairo, Mesir, Selasa (6/6). Pada kesempatan itu ia memaparkan penanganan masalah sosial di Indonesia.

Mensos Risma menyebut untuk meningkatkan penanganan kemiskinan, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan pengambilan data lebih terperinci tentang profil keluarga penerima manfaat (KPM).

“Hingga saat ini, setidaknya 100 juta penerima manfaat terdaftar dalam DTKS, dengan 1,040 juta penyandang disabilitas. DTKS menjadi acuan pelaksanaan program jaminan kesehatan gratis (PBI-JKN), membebaskan lebih dari 8.000 orang dari pasung,” kata Risma dalam konferensi dengan topik Social Justice and Social Security, sebagaimana dikutip dari keterangan persnya, Kamis (8/6).

Dalam kesempatan yang dihadiri delegasi dari 40 negara itu, Mensos juga menjelaskan DTKS menjadi penopang penyelenggaraan program perlindungan dan sistem jaminan sosial untuk keluarga miskin, yang dikenal sebagai program keluarga harapan (PKH) dan Program Sembako.

“Di Tahun 2022, Kemensos telah menjangkau hampir 10.000.000 KPM-PKH dan 18,8 penerima manfaat sembako,” terangnya.

Kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah juga menyelenggarakan program perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Bersama PT Pos Indonesia sebagai penyalur, kelompok masyarakat terdampak pandemi menerima bantuan berupa bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan BLT minyak goreng.

Untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok miskin, Kemensos membantu dengan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Program ini memberikan bantuan usaha dan peningkatan kapasitas kewirausahaan.

Mensos mengatakan tahun 2022, program ini mencapai dan meningkatkan taraf hidup 10.000 keluarga di seluruh Indonesia. PENA membantu usaha mikro di lima klaster, yakni kuliner, kerajinan tangan, barang dan jasa, pertanian dan perkebunan.

Untuk mendorong pendapat kelompok marjinal, pemerintah telah membangun dua rumah susun lima lantai dan akan memperbanyak sedikitnya 14 rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) lagi di delapan lokasi di seluruh Indonesia.

Lantai dasar di Rusunawa tersebut diprioritaskan untuk lansia atau penyandang disabilitas. Untuk sewa 1 unitnya mulai dari Rp10.000 per bulan atau hanya sekitar $0,7 per bulan.

Pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas juga menjadi perhatian penting. Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, Kemensos mendirikan galeri Sentra Kreasi Atensi (SKA).

Kemensos telah melakukan langkah nyata untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan dengan memberikan tongkat penuntun adaptif dengan fitur-fitur inovatif, seperti sensor panas, banjir atau air mengalir dan detektor bahan kimia berbahaya, serta GPS.

Pemerintah melaksanakan operasi katarak besar-besaran dilakukan di seluruh negeri, termasuk kepada anak-anak. “Sekali jalan, setidaknya 300 anak diperiksa dan dirawat, dan langsung dioperasi,” ujarnya.

Dengan kampanye secara sistematis, pemerintah mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas, Kemensos meluncurkan program Indonesia Mendengar, Indonesia Melihat, dan Indonesia Melangkah.Di daerah bencana, Kemensos membangun pusat pengungsian besar-besaran untuk mendukung dan memastikan semua kelompok mendapatkan perlindungan.

Untuk menghadapi kemungkinan bencana yang begitu besar, Kemensos menyediakan stok penyangga di lumbung sosial. Saat ini ada 484 titik logistik (lumbung sosial) di 544 kecamatan di 145 kabupaten/kota yang tersebar di 29 provinsi.

Kemensos juga menerjunkan 39.000 Taruna Siaga Bencana (TAGANA) termasuk difagana, dan pendamping sosial lainnya dilatih untuk dapat merespons cepat. Kemensos juga punya Kampung Siaga Bencana tersebar di 936 lokasi di 34 provinsi.