Mendes Harap IKN Jadi Etalase Desa Nusantara

Berita Baru, Jakarta – Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar berharap asas kerukunan, kegotong royongan, dan transparansi pembangunan Desa tetap menyala di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan demikian, Menurut Mendes Halim IKN tak hanya akan disebut sebagai pusat Ibu Kota baru saja, namun juga dikenal sebagai etalase desa nusantara di mata dunia.

“Yang 14 (Desa) itu kalau bisa jangan diubah jadi Kelurahan. Supaya jadi etalase. Ini loh desa di Indonesia sebagus ini. Demokrasinya, transparansi pembangunannya, begitu juga dengan pelaksanaan kegotong royongan dan kerukunannya. Itu harapan kita ya beberapa (Desa) itu diambil sebagai etalase,” katanya saat menerima Audiensi Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, di ruang kerjanya, Jumat (24/2).

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini menyebut, desa dengan kearifan budayanya telah terbukti mampu memanajemen pembangunan di setiap lini persoalannya, termasuk tranparansi data yang terus ditampilkan. 

Sehingga, warga desa dapat berpartisipasi dan mengoreksi dalam setiap program kebijakan pembangunan, baik yang akan dan sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa.

“Soal transparansi data, di Desa sudah terbiasa mulai Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan ditampilkan agar warga bisa ngecek. Namanya sudah masuk apa belum, kalau belum segera melaporkan,” ujarnya.

“Kemudian setelah itu DPT, ditampilkan lagi, sehingga akhirnya membudaya,” sambung Doctor Honoris Causa UNY itu.

Di samping itu, Gus Halim mencontohkan BLT sebagai program pembangunan yang terus digulirkan dan menjadi perhatian bersama oleh seluruh warga Desa. 

Dengan mengadopsi musyawarah desa, kata Gus Halim, BLT Dana Desa tersalurkan secara detail dan proporsional. Sehingga manfaatnya mampu menyerap kebutuhan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan. 

“Kemarin waktu BLT Dana Desa, saya minta juga, ditampilkan juga. Siapa hasil pendataan yang dihasilkan oleh Musyawarah Desa. Ditampilkan juga by name by address,” tutur Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu. 

Gus Halim memastikan bahwa dengan dilakukannya Musyawarah Desa secara berkelanjutan, akan mampu mengevaluasi kelayakan pada kualitas hidup masyarakat secara bertahap. Dengan begitu, desa tidak saja menjadi objek, namun juga sebagai subjek pada pembangunan tersebut. 

“Biar semua warga juga tau, oh iya itu layak. Oh itu nggak layak itu, ada yang komplain. Transparansi seperti ini hanya bisa ditemukan di Desa,” pungkasnya.