Menang Lawan COVID, Korea Utara Janji Akan Merevitalisasi Ekonomi

Berita Baru, Pyongyang – Korea utara janji akan merevitalisasi ekonomi setelah memproklamirkan diri menang lawan COVID, kata media resmi pemerintah Korea Utara, KCNA, pada Kamis (17/1).

Dalam pernyataan tersebut, pemerintah Korea Utara telah berjanji untuk “menghidupkan kembali” produksi industri dan mengembalikan ekonomi ke “jalur normal” setelah gangguan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

“Tugas utama” Kabinet Korea Utara adalah memastikan negara itu memenuhi indeks ekonominya dan 12 tujuan utama “tanpa gagal”.

Para pejabat akan menempatkan ekonomi pada “jalur normal dan memberi masyarakat kehidupan yang stabil dan lebih baik dengan merevitalisasi produksi saat ini”, Perdana Menteri Kim Tok Hun mengatakan pada sesi parlemen, menurut KCNA.

Kabinet menghadapi “tugas terhormat” untuk memastikan 2023 sebagai tahun penting pembangunan sebagai pengakuan atas ulang tahun ke-75 yayasan negara, kata Kim Tok Hun.

Dia juga mengatakan Korea Utara telah mencapai “keberhasilan luar biasa dalam perjuangan untuk pembangunan ekonomi” serta “kemenangan besar anti-epidemi” yang telah dicatat dalam “sejarah kesehatan dunia”, lapor KCNA.

Majelis Rakyat Tertinggi, parlemen stempel karet Korea Utara, pada hari Selasa memulai sesi dua hari untuk membahas masalah ekonomi dan lainnya.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang memegang kekuasaan hampir absolut, tidak menghadiri sesi parlemen.

Perekonomian Korea Utara menyusut sekitar 0,1 persen pada tahun 2021, penurunan tahun kedua berturut-turut, menurut bank sentral Korea Selatan, karena pembatasan pandemi dan sanksi internasional memperburuk isolasi negara tertutup itu.

Pada bulan Agustus, Kim Jong Un mengumumkan “kemenangan” melawan pandemi dan memerintahkan pencabutan sanksi.

Pihak berwenang pada saat itu mengklaim hanya ada 74 kematian akibat COVID di negara tersebut, yang akan menjadi jumlah kematian terendah di dunia.

Organisasi Kesehatan Dunia dan pakar kesehatan telah meragukan “keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya” di negara itu, mengingat tidak adanya data independen, kurangnya program vaksinasi yang diketahui, dan sistem kesehatan negara yang bobrok.