Menag Angkat Bicara Terkait Penyelewengan Dana Kemanusiaan ACT

Berita Baru, Jakarta – Kasus penyelewengan dana kemanusiaan oleh Aksi Cepat Tanggp (ACT) kini semakin ramai. Berbagai macam tanggapan muncul. Salah satunya dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Dia menyarankan izin ACT harus dicabut, jika terbukti melakukan penyelewengan terkait dan tersebut. Apalagi sampai digunakan untuk kegiatan terorisme.

“Jika memang dana kemanusiaan diselewengkan untuk kepentingan diluar kemanusiaan atau bahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan terorisme, ACT harus dicabut ijinnya,” tegas Gua Yaquit, dikutip melalui akun Instagram pribadinya, Rabu (6/7).

Diketahui, kasus ini mencuat ke publik usai Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan laporan atas temuan penyelewengan dana yang dikelola ACT itu.

Dalam laporan itu disebut, bahwa penyelewengan dana umat itu dilakukan oleh oknum di jajaran direksi ACT sendiri. Bahkan, diduga diselewengkan untuk membiayai aksi terorisme.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan dari hasil penelusuran telah ditemukan indikasi aliran dana dari ACT untuk kepentingan pribadi dan dugaan aktivitas terlarang.

PPATK telah menyerahkan penanganannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Hasil analisis PPATK telah diserahkan sejak lama.

Terkait aliran dana ini, laporan keuangan ACT yang terbit melalui website resminya tercatat, bahwa dana hasil donasi umat memang disalurkan ke sejumlah negara muslim di dunia.

Selain ke Palestina dan bantuan untuk muslim Rohingya di Myanmar, bantuan paling besar mengalir ke negara Suriah. ACT menuliskan donasi disalurkan untuk lebih dari 8.000 keluarga di Suriah selama 2020 lalu. Seperti diketahui Suriah merupakan pusat gerakan negara Islam atau ISIS.

Presiden ACT Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/7), menyebutkan tidak tahu mengenai dana yang dimaksud. “Dana yang mana? Kami tidak pernah ada bantuan ke teroris.”

Ibnu Khajar mengaku heran dengan tuduhan itu. ACT, kata dia, selama ini lebih banyak bekerja sama dengan lembaga pemerintahan untuk program kemanusiaan.

“Pada tiap program kami undang entitas gubernur, menteri datang. Dan bantuan pangan di Depanabes TNI, kita kerjasama dengan Pangdam Jaya untuk distribusi bantuan dengan bagus,” kata Ibnu Khajar.