Memanas, China Imbau Warganya Tidak Pergi ke Australia

Berita Baru, Internasional — China mengimbau warganya untuk tidak pergi ke Australia dengan alasan diskriminasi rasial dan kekerasan terhadap orang Asia. Kebijakan Beijing ini merupakan upaya terbaru untuk menghukum Australia yang mengadvokasi penyelidikan terhadap COVID-19.

Imbauan itu dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China pada Jumat (5/6). Selain juga dikatakan ada peningkatan kata-kata dan perbuatan diskriminasi ras dan tindakan kekerasan terhadap China dan Asia di Australia karena dampak dari pandemi Coronavirus Disease.

“Kementerian menyarankan wisatawan China untuk meningkatkan kesadaran keselamatan mereka dan menghindari bepergian ke Australia,” bunyi imbauan itu dikutip dari AP, Sabtu (6/6).

Sebagai tindakan pembalasannya, China secara efektif mengakhiri impor gandum Australia dengan menetapkan tarif lebih dari 80%. China menuduh Australia melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia dengan mensubsidi produksi gandum dan menjual tanaman di negaranya dengan di bawah biaya produksi.

Hal itu terjadi seminggu setelah China melarang impor daging sapi dari empat tempat pemotongan hewan terbesar di Australia karena masalah pelabelan.

Australia menjadi salah satu negara yang mendorong penyelidikan internasional mengenai awal-mula virus Korona dan respons terhadapnya. Tetapi, Beijing membantah tindakannya terhadap impor daging sapi dan gandum Australia.

Duta Besar China Cheng Jingye mengatakan kepada media Australia bahwa negeri Kanguru itu kemungkinan akan menghadapi boikot China terhadap pariwisata dan ekspor anggur, daging sapi, dan barang-barang lainnya jika pemerintah mendesak penyelidikan virus COVID-19

Saat ini, China merupakan negara yang menjadi pasar nomor satu untuk daging sapi Australia, terhitung sekitar 30% dari ekspor. Negara itu juga menjadi pembeli asing terbesar dari jelai Australia.

Bahkan, Beijing secara teratur menggunakan akses ke pasarnya yang besar untuk menghukum pemerintah dari Norwegia ke Kanada dalam perselisihan politik.

Pejabat China secara rutin menolak untuk mengkonfirmasi gangguan perdagangan terkait dengan bentrokan politik tetapi menegaskan bahwa saat ini Beijing menginginkan konsesi.