Masa Depan Pekerjaan di Subkawasan Mekong
Berita Baru, Amerika Serikat – Selama beberapa dekade terakhir, Subkawasan Mekong (terdiri dari Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam) telah meliberalisasi perdagangan dan membuka ekonominya untuk investasi asing.
Dilansir dari CSIS.org, hal tersebut tentunya dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang luas di subkawasan tersebut.
Sebagai bagian dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), juga sebagai blok ekonomi terbesar kelima di dunia, kawasan ini juga merupakan geostrategis utama dan lingkungan perdagangan yang berpengaruh bagi Amerika Serikat.
Namun, berbagai faktor, termasuk pembangunan infrastruktur yang tidak berkelanjutan di sepanjang Sungai Mekong, sektor informal yang besar, perdagangan dan pariwisata yang menurun, dan kekurangan tenaga kerja dan hak asasi manusia yang terus-menerus, mengancam untuk menghentikan kemajuan kawasan tersebut.
Selain itu, pandemi Covid-19 juga telah memperburuk tren ini. Terlepas dari perkembangan ini, dalam jangka menengah juga terdapat peluang bagi negara-negara ini untuk lebih mempersiapkan ekonomi dan pekerjanya untuk bersaing di panggung dunia dengan mengatasi masalah daya saing dan produktivitas yang tertinggal.
Seperti dengan mendiversifikasi ekonomi mereka menuju rantai pasokan dengan nilai tambah yang lebih tinggi, serta memperkuat pendidikan atas ketidaksesuaian kualitas dan keterampilan SDM.
Laporan studi ini mengidentifikasi tantangan dan hal pendorong jangka panjang utama yang memengaruhi pasar tenaga kerja di kawasan tersebut serta mengusulkan tindakan-tindakan utama untuk mempersiapkan negara-negara ini menghadapi perubahan di masa depan, dengan fokus khusus pada negara Myanmar dan Kamboja.
Penulis studi ingin menggarisbawahi bahwa laporan ini diselesaikan sebelum kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021.
Mereka mengakui bahwa saat peristiwa terungkap, ketidakstabilan di Myanmar akan berdampak pada masa depan pekerjaan di negara itu dalam beberapa hal, termasuk perdagangan, investasi asing, hak asasi manusia, standar perburuhan, dan pendidikan.
Situasi tersebut juga akan mempengaruhi hubungan diplomatik dengan negara lain di kawasan Mekong.