Mahfud MD Ungkap WNI Terlibat Tindak Pidana TPPO Terkait Pengungsi Rohingya

Berita Baru, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh. Meskipun demikian, Mahfud tidak merinci identitas pihak yang diduga terlibat.

Hasil rapat yang dipimpin oleh Mahfud bersama beberapa kementerian menunjukkan adanya keterlibatan pihak internal dalam perdagangan orang terkait pengungsi Rohingya.

“Iya itu hasil rapat yang saya pimpin bersama beberapa kementerian, masalah Rohingya itu memang ada pihak internal kita yang menjadi bagian atau jaringan TPPO sehingga memang mereka dikirim untuk dijual seberapa, nanti dikirim lagi itu ada sindikatnya,” ujar Mahfud pada Sabtu (9/12/2023) seperti dikutip dari Detik.com.

Dugaan TPPO tersebut kini ditangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sementara Mahfud MD akan fokus menangani aspek sosial politiknya. Mahfud menjelaskan bahwa pengungsi Rohingya terkatung-katung di laut karena banyak negara yang menolak menerima kedatangannya.

“Orang sudah keluar karena diusir oleh negara yang dia anu sendiri misalnya Rohingya, diusir dari Rohingya, Malaysia tidak mau nerima, Australia tidak mau nerima, yang lain-lain enggak mau nerima, lalu dihalau ke perairan Indonesia karena tahu Indonesia punya sifat kemanusiaan,” ujar Mahfud.

Meskipun begitu, Mahfud menekankan bahwa pihaknya sedang memperhitungkan sisi kemanusiaan dan meminta semua pihak untuk bersabar. “Kami akan memperhitungkan bagaimana cara memberi arti kemanusiaan terhadap pengungsi-pengungsi ini,” katanya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada rencana memberikan pulau khusus untuk menampung para imigran Rohingya. “Belum (pemberian satu pulau), ada yang enggak setuju kalau Pulau Galang seperti masalah Vietnam dulu ya karena begitu itu selesai penyelesaian administratifnya untuk memulai kembali, pulau Galang itu baru waktu 17 tahun. Kita belum memikirkan satu pulau. Tetapi kita tetap akan memberikan tempat penampungan sementara,” jelasnya.

Sebelumnya, pengungsi Rohingya menjadi sorotan setelah berdatangan ke Aceh sejak pertengahan November 2023. Dari hasil penyelidikan Polda Aceh, rata-rata pengungsi Rohingya yang datang ke daerah itu memiliki identitas dari UNHCR yang berbahasa Bangladesh. Presiden Jokowi juga menduga adanya jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait gelombang pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia.