Mahfud MD: Kalau Saya Tidak Ikut sidang Kabinet, Mungkin Ikut Ngritik Cipta Kerja

Berita Baru, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD untuk kesekian kalinya menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari situasi ekonomi global.

Mahfud menyebut alasan tersebut sesuai dengan sidang-sidang Kabinet Indonesia Maju yang digelar oleh pemerintah sebelum akhirnya menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 pada 30 Desember 2022 lalu.

“Kalau saya tidak ikut sidang Kabinet, mungkin saya ikut ngritik Cipta Kerja. Tapi karena saya ikut sidang Kabinet saya tahu ada hal-hal yang harus segera dikeluarkan tanpa melanggar Undang-Undang, meskipun tidak membuat Undang-Undang, yaitu Perppu Cipta Kerja,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Minggu (8/1).

Menurut Mahfud, Tahun 2023 dunia internasional sudah pasti akan mengalami perfect storm, yaitu badai ekonomi, resesi, inflasi, stagflasi, krisis energi dan sebagainya. 

Berdasarkan penilaian World Bank, International Monetary Fund (IMF), Islamic Development (IDB), dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), lanjutnya, Indonesia juga akan mengalami masalah pertumbuhan ekonomi global tersebut. 

Lembaga-lembaga Internasional tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2023 berkisar di angka 4,7 hingga maksimal 5. Sementara target pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional minimal 5,3. 

Pertimbangan lain pemerintah, kata Mahfud adalah situasi geopolitik dunia. Yaitu adanya perang (Rusia-Ukraina) yang juga akan menyebabkan krisi energi, meroketnya harga-harga, serta inflasi.

Oleh karena itu, Mahfud menegaskan pemerintah harus melakukan antisipasi, salah satunya keputusan strategis berupa Perppu Cipta Kerja agar investasi dari luar negeri bisa masuk, guna menyelamatkan ekonomi masyarakat Indonesia.

“Nah caranya ya investasi masuk, yang dari luar negeri, yang dari dalam luar negeri, dipercepat pertumbuhan ekonomi kemudian proses perizinan di kehutanan, pertanian, semua. Dibuat dulu strateginya, langkah strategisnya tahun 2023,” tutur Mahfud.

“Perppu itu alasan mendesaknya, ya itu tadi, ekonomi global. Ada Bank Dunia, IMF yang semuanya meramalkan Indonesia akan mengalami persoalan ekonomi, dan dunia pada umumnya akan mengalami krisis ekonomi, resesi dunia, krisis energi, kemudian geopolitik yang goncang dan sebagainya,” sambungnya.

Selain itu Mahfud juga menegaskan bahwa Perppu yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja harus disesuaikan dengan sistem Omnibus Law yang sudah disahkan.