Lima Alasan Utama Demokrat Menolak RUU Cipta Kerja

Berita Baru, Jakarta — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaukan bahwa ada lima alasan utama mengapa Partai Demokrat menolak pengesahan Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja.

Yang pertama, Demokrat menilai RUU tersebut tidak memiliki kedaruratan untuk dibahas di tengah pandemi COVID-19. Bahkan, ejak awal fraksinya menolak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Coronavirus Disease dan menyarankan supaya pemerintah dan DPR fokus terhadap penanggulangan COVID-19.

“Prioritas utama negara harus berorientasi pada upaya menangani pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai penyebaran Covid-19, dan memulihkan ekonomi rakyat,” terang Agus Harimurti Yudhoyono, dikutip dari akun Twitter-nya, Senin (5/10).

Lanjut AHY, yang kedua, RUU ini sekaligus mengubah banyak undang-undang. Pihaknya merasa tidak bijak apabila memaksakan RUU yang kompleks ini dibahas secara kilat.

“Masyarakat sedang membutuhkan keberpihakan negara dan pemerintah dalam hadapi situasi pandemi saat ini,” tegasnya.

Selanjutnya AHY mengamini jika Indonesia membutuhkan regulasi di bidang investasi dan ekonomi yang bisa memberi kepastian bagi dunia usaha dan pekerja untuk mendapatkan keuntungan yang sama.

“Tapi RUU Ciptaker berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita,” kata AHY.

Sementara yang keempat, AHY menganggap RUU ini menggeser semangat Pancasila, sebab mendorong ekonomi menjadi kapitalistik dan neoliberalisme.

“Ekonomi yang bernafaskan Pancasila menghendaki pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Negara berkewajiban menghadirkan relasi pengusaha-pemerintah-pekerja (tripartit) yang harmonis,” tuturnya.

Sedangkan untuk poun terakhir yang menjadi alasan Partai Demokrat menolak omnibus law Cipta Kerja ini, karena diduga cacat substansi dan prosedural. Alasannya banyak pembahasan isu krusial yang kurang transparan dan akuntabel.

“Tidak banyak elemen masyarakat, pekerja, dan, civil society yang dilibatkan untuk menjaga ekosistem ekonomi serta keseimbangan antara pengusaha-pemerintah-pekerja,” tutup AHY.