Lakukan Transformasi Internal, BPS Perkuat Peran Data

Berita Baru, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) terus melakukan transformasi internal untuk memperkuat peran data. Menurut Kepala BPS, Margo peran data yang dihasilkan BPS sangat penting dalam berbagai aspek.

“Saat negara kita dilanda krisis pandemi COVID-19 atau akibat kondisi global, maka data-data yang kita hasilkan mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi memegang peran sangat penting untuk dijadikan landasan bagi pemerintah menyusun strategi bagaimana daya beli bisa dijaga, bagaimana pertumbuhan bisa pulih seperti sebelum pandemi,” kata Yuwono dalam Peluncuran Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Menara Dana Reksa, Jakarta, Senin (30/1).

Yuwono menyebut, transformasi internal BPS dilakukan pada dua aspek. Pertama aspek di hulu. “Adalah bagaimana BPS melakukan modernisasi proses bisnis dalam menghadapi berbagai tantangan baru guna memperbaiki sistem dan manajemen internal BPS,” sambungnya.

Langkah kedua pada aspek hilir. Pihaknya, menurut Yuwono, berupaya mendukung penyelesaian reformasi birokrasi tematik (isu-isu prioritas pemerintah).

Dukungan pertama ialah pengentasan kemiskinan dengan melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan pengelolaannya yang sudah dilakukan pada tahun 2022.

“Datanya sudah kita punya, tapi kita berupaya bagaimana data itu nanti bisa berbagi pakai oleh kementerian/lembaga (K/L),” ucapnya.

BPS juga diberikan tugas melaksanakan survei untuk evaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Terkait dukungan kedua, pihaknya mendorong peningkatan investasi dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kode referensi antar K/L agar pengelolaan investasi terstandarisasi. 

Selain itu, BPS melakukan pengawalan terhadap pendataan lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Margo menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan gugus tugas dan bertemu Menteri Koperasi dan UKM guna mendorong proses pendataan KUMKM bisa menyasar ke seluruh pelaku KUMKM serta kebijakan bisa lebih tepat sasaran.

Dukungan ketiga yaitu digitalisasi administrasi pemerintah dengan menyelenggarakan layanan manajemen data statistik dalam bentuk Sistem Infrastruktur Statistik Nasional yang berbagi pakai.

Terakhir adalah percepatan prioritas aktual presiden yang mencakup dua poin. Pertama ialah pengendalian inflasi dengan menyediakan data dan insight kebijakan melalui kolaborasi hingga tingkat kabupaten/kota.

“BPS setiap Senin pagi bersama Kementerian Dalam Negeri mengkomunikasikan perkembangan harga kepada seluruh bupati dan walikota seluruh Indonesia. Harapannya, BPS memberikan data dan insight kepada Menteri Dalam Negeri dan pemerintah daerah terkait perkembangan harga di masing-masing daerah,” ujar Margo.

Poin kedua yaitu Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Dalam hal ini, BPS memberikan perhitungan kontribusi P3DN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui pengelolaan big data pengadaan barang/jasa pemerintah supaya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.

“Jadi ini yang menjadi arah reformasi birokrasi BPS. Di internal berupaya memperbaiki dari hulunya (manajemen internal), dan di hilirnya berupaya bagaimana berdampak kepada apa-apa yang menjadi arah dari reformasi birokrasi nasional dan juga prioritas dari Presiden,” kata Kepala BPS.