KPK Temukan Ratusan Ribu Penerima Bansos Salah Sasaran

Berita Baru, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap masalah serius dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, ada ratusan ribu warga yang menerima bansos meskipun mereka memiliki penghasilan yang cukup.

Pahala menjelaskan bahwa data yang disajikan oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menunjukkan bahwa ada 493 ribu penerima bansos yang seharusnya tidak memenuhi syarat.

“Artinya, dia terindikasi sebenarnya menerima upah, dia bekerja, menerima upah, layak terindikasi,” ujar Pahala dalam keterangan resminya, Selasa (5/9/2023).

Dalam keterangan selanjutnya, Pahala mengungkapkan bahwa dari 493 ribu penerima bansos yang salah sasaran, sekitar 23,8 ribu di antaranya adalah aparatur sipil negara (ASN). Data ini menunjukkan bahwa penerimaan bansos yang tidak tepat sasaran paling banyak terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Pahala juga menyebutkan bahwa akibat dari penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, setidaknya Rp523 miliar uang negara terbuang setiap bulan. Dia berharap bahwa dengan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), hal seperti ini tidak akan terulang lagi. “Ini nilai ketidaktepatan ini kita hitung sekitar Rp523 miliar per bulan karena salah kita kasih ke orang yang sebenarnya tidak tepat. Tapi, khusus untuk ASN dan yang penerima upah itu, kita estimasi Rp140 miliar per bulan itu sebenarnya kita enggak tepat kasihnya,” kata Pahala.

Menteri Sosial Tri Rismaharini juga turut hadir dalam pertemuan ini, dan langkah-langkah sedang diambil untuk memperbaiki data-data yang bermasalah dalam penyaluran bansos.