Koalisi Masyarakat Sipil Usulkan Delapan Quick Wins Transisi Energi Berkeadilan
Berita Baru, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan yang terdiri dari 30 lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil mengajukan delapan rekomendasi “quick wins” untuk mendorong transisi energi terbarukan yang inklusif dan berkeadilan.
Rekomendasi ini disampaikan dalam diskusi terfokus (FGD) bersama PT PLN (Persero) dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat (20/12/2024).
“Penyerahan quick wins ini bertujuan mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif melalui percepatan transisi energi, sejalan dengan visi Asta-Cita,” ujar Plt Direktur Program Koaksi Indonesia, Indra Sari Wardani seperti dikutip dari Antara.
Rekomendasi ini diharapkan dapat mengawal komitmen Presiden Prabowo untuk menghentikan operasi PLTU dalam 15 tahun mendatang serta menambah kapasitas energi terbarukan sebesar 75 GW hingga 2040, sebagaimana disampaikan dalam pertemuan G20 di Brasil.
Koalisi menekankan pentingnya mekanisme partisipasi masyarakat dalam setiap tahap kebijakan energi untuk memastikan inklusivitas dan keadilan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Selain itu, evaluasi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET) diperlukan agar prioritas lebih diberikan pada energi terbarukan seperti surya, angin, mikrohidro, dan panas bumi. Data menunjukkan potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.716 GW, namun baru dimanfaatkan kurang dari 14 GW atau sekitar 0,37 persen.
“Energi terbarukan lebih efektif mengurangi emisi, lebih murah, dan minim risiko dibandingkan opsi lain seperti nuklir atau hilirisasi batu bara,” ungkap Senior Strategist ICEL, Grita Anindarini. Koalisi juga merekomendasikan pemerintah segera menyusun peta jalan pensiun dini PLTU yang disertai langkah-langkah perlindungan sosial dan lingkungan, terutama bagi pekerja dan masyarakat terdampak.
Executive Vice President Transisi Energi & Keberlanjutan PT PLN, Kamia Handayani, mengungkapkan PLN tengah menyusun RUPTL 2025–2034 yang selaras dengan target NDC 2030 dan NZE 2060. Ia menjelaskan, kapasitas terpasang energi terbarukan dalam RUPTL sebelumnya direncanakan mencapai 21 GW hingga 2030, dan revisi terbaru akan meningkatkan kapasitas tersebut. “PLN juga mempersiapkan pembangunan jaringan transmisi listrik berbasis smart grid,” tambahnya.
Koalisi juga menyoroti pentingnya kebijakan nilai ekonomi karbon (NEK), penguatan standar ESG, dan evaluasi rencana co-firing biomassa yang berpotensi meningkatkan emisi. Selain itu, kebijakan biofuel seperti B50 juga perlu ditinjau ulang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan hak petani kecil serta masyarakat adat.
“Transisi energi berkeadilan dapat mengurangi emisi karbon, membuka investasi baru, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan kemiskinan,” kata Direktur Program Yayasan Bicara Data Indonesia, Heri Susanto. Dengan langkah konkret ini, Koalisi berharap pemerintah dapat mempercepat transformasi energi yang berkelanjutan dan inklusif.