Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

KIR dan KIB Satu Frekuensi: Potensi Koalisi Besar Pemilu 2024

KIR dan KIB Satu Frekuensi: Potensi Koalisi Besar Pemilu 2024



Berita Baru, Jakarta – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku sudah ada kesepakatan soal wacana koalisi besar untuk menggabungkan Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Pemilu 2024.

Wacana ini mengemuka usai pertemuan Presiden Joko Widodo bersama lima Ketua Umum (ketum) parpol yakni Prabowo, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Menurut Prabowo, antara KIR yang beranggotakan Gerindra-PKB dan KIB yang berisi PAN-Golkar-PPP memiliki frekuensi yang sama.

“Ada. Ternyata ada (kesepakatan). Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan dan kalau dilihat, pimpinan partai kita sudah masuk, Pak Cak Imin ya,” kata Prabowo di Kantor DPP PAN, Minggu (2/4).

Selain itu, menurut Prabowo koalisi besar juga sejalan dengan Jokowi. “Kita sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang. Ya kan?” ujar Prabowo.

Namun Prabowo tak menyebut siapa saja partai yang akan tergabung dalam koalisi tersebut. Ia hanya mengatakan dalam waktu dekat akan menggabungkan koalisi.

“Ya nanti kita lihat prosesnya tapi yang pasti komunikasi akan intens,” tuturnya.

Termasuk soal konfigurasi capres dan cawapres. Diketahui, KIB punya Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan KIR punya Prabowo serta Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Prabowo mengatakan, peluangnya duet dengan Airlangga di Pilpres 2024 belum dibicarakan antar dua poros koalisi.

“Kita belum bicara ke arah situ,” singkat Prabowo.

Di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan koalisi besar KIB, Gerindra dan PKB merupakan koalisi yang cocok. Namun hal itu diserahkan kembali kepada para ketua umum partai.

“Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yg berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” tandasnya.