Ketua Komisi X DPR Minta Dana POP Dialihkan untuk Subsidi Internet Siswa

Berita Baru, Jakarta — Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta supaya anggaran Rp495 miliar dari Program Organisasi Penggerak (POP) dialihkan saja untuk mensubsidi kegiatan belajar siswa, khususnya di daerah selama pandemi COVID-19.

Dana tersebut, kata Syaiful, bisa digunakan untuk subsidi kuota dan membeli ponsel pintar (smartphone) dan diberikan kepada siswa yang tidak mampu dan kesulitan belajar dai jarak jauh.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp100 miliar sangat cukup apabila Mendikbud Nadiem Makarim tetap ingin melaksanakan POP.

“Selebihnya kurang lebih sekitar Rp495 miliar mendingan dipakai untuk mensubsidi kuota dan pembelian smartphone untuk anak-anak peserta didik di daerah-daerah yang mengalami kesulitan menyangkut soal ini,” kata Syaiful dalam diskusi bertajuk ‘Polemik POP Kemendikbud, Kemana Arah Pendidikan Indonesia’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (31/7).

Dia mengakui bahwa semula Komisi X DPR menyetujui rencana penyelenggaraan POP mengingat program tersebut akan menjadi program peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, serta tenaga pendidikan.

Tetapi, persetujuan itu diberikan sebelum COVID-19 mewabah di Indonesia alias untuk dilaksanakan saat situasi normal. Dalam pandangan Syaiful, Kemendikbud harus membuat skema atau program yang berbeda di tengah situasi pandemi Corona seperti sekarang.

“POP ini awalnya di desain dalam suasana normal, jadi kemudian tiba-tiba akan dilaksanakan pada darurat pandemi COVID-19. Mau tidak mau, bahkan wajib hukumnya skemanya harus berbeda dari desain awal karena memang dilaksanakan suasana normal,” katanya.

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah bersama dua organisasi masyarakat lainnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU akhirnya mundur dari POP.

Mereka mundur usai Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna dipilih menjadi peserta POP. Mereka menilai ada sejumlah ormas tidak kompeten yang diloloskan dengan hibah dana besar.

Sementara itu, Nadiem merespons dengan permintaan maaf kepada Muhammadiyah, NU dan PGRI yang dirilis melalui rekaman video. Dia berkata Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna membiayai pelatihan secara mandiri.

Nadiem diketahui sudah mendatangi Kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada Rabu (29/7), untuk menyampaikan permintaan maaf ihwal POP yang jadi polemik.

“Mendikbud menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan mengevaluasi program POP,” terang Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti melalui keterangan tertulis.