Kemendikbudristek Dorong Kebijakan Edukasi Aeni dan Budaya

Berita Baru, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong pengembangan program dan kebijakan terkait edukasi seni dan budaya.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui adanya pertemuan Regional Consultation on Culture and Arts Education untuk Asia Pasifik selama 13-14 Februari 2023 secara daring.

“Hasil pertemuan berupa rekomendasi akan didiskusikan pada World Conference on Culture and Arts Education yang diselenggarakan UNESCO pada Desember 2023 di Uni Emirat Arab,” kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kemedikbudristek Hilmar Farid, Rabu (15/2)

Menurut Hilmar, Pmpertemuan ini merupakan salah satu rangkaian dari proses pembahasan Kerangka Pendidikan Seni dan Budaya atau Framework for Culture and Arts Education yang digagas oleh UNESCO secara inklusif.

“Nantinya kerangka tersebut menjadi landasan bagi pengembangan program dan kebijakan terkait edukasi seni dan budaya,” terangnya.

Hilmar menyebutkan poin diskusi dalam forum itu meliputi evaluasi dampak kualitatif dan kuantitatif pendidikan seni dan budaya di kawasan serta identifikasi masalah, tantangan dan peluang dengan konteks di kawasan.

“Kemudian juga dibahas mengenai prioritas dalam pengembangan program dan kebijakan di bidang pengembangan program dan kebijakan terkait edukasi seni dan budaya pada masa mendatang,” ujarnya.

Ia menuturkan melalui regional consultation ini maka dapat dipahami bahwa masing-masing negara di kawasan Asia Pasifik memiliki isu yang beragam dalam pendidikan budaya dan seni.

“Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerja sama yang lebih intensif dalam lingkup bilateral, kawasan maupun global,” tutur Hilmar.

Selain itu, menurut Hilmar, para ahli turut menyoroti pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, akademisi, pelaku budaya, organisasi masyarakat dam industri agar tetap relevan terhadap dinamika global dan memperluas jangkauan manfaatnya.

“Sebanyak 93 orang ahli terlibat pada pertemuan daring ini yang mewakili 26 negara Asia Pasifik, empat institusi/pusat kategori II serta dua lembaga swadaya masyarakat yaitu Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan National Crafts Council of Bangladesh,” terangnya.

Lebih lanjut Hilmar menyebut, beberapa dari 93 orang ahli itu juga meliputi tiga organisasi internasional yaitu ASEAN, Secretariat of the Pacific Community (SPC) dan Southeast Asian Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SEAMEO-SPAFA).

Sementara 26 negara Asia Pasifik tersebut antara lain, Bangladesh, Cook Islands, Cambodia, Fiji, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Laos, Malaysia, Micronesia (Federated States of) dan Mongolia.

“Negara itu termasuk Myanmar, Nepal, New Zealand, Niue, Pakistan, Papua New Guinea, PR China, the Philippines, Republic of Korea, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Tonga, Vanuatu dan Vietnam,” pungkas Hilmar.