Karnaval HAM 2024: Seruan Tegas Lawan Kezaliman dan Pelanggaran Hak Asasi

Berita Baru, Jakarta – Dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2024, kelompok masyarakat sipil dari berbagai elemen berkumpul di Jakarta untuk menggelar Karnaval HAM. Dengan tema Menggugat Kezaliman Negara, Menghidupkan Perlawanan Warga Melawan Koalisi Gentong Babi, kegiatan ini menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan struktural dan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Indonesia.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Suara Warga yang diinisiasi oleh organisasi masyarakat sipil dengan fokus pada isu hak asasi manusia. Karnaval diawali dengan parade atau long march yang melibatkan orasi, seni jalanan, serta aksi kreatif lainnya untuk menyuarakan kritik terhadap situasi HAM di Indonesia.

Kondisi HAM dalam berbagai sektor, baik sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, dinilai terus memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Pembatasan kebebasan berekspresi di ruang publik dan digital, represifnya aparat dalam menangani aksi protes, hingga diskriminasi terhadap kelompok minoritas menjadi potret kelam situasi hak asasi manusia di Indonesia.

“Beragam bentuk pelanggaran HAM saat ini adalah bukti nyata bahwa impunitas masih dilanggengkan oleh negara. Alih-alih menyelesaikan kasus pelanggaran berat di masa lalu, pemerintah justru semakin memperkeruh keadaan dengan memecah solidaritas perjuangan korban,” ujar salah satu perwakilan kelompok sipil dalam orasinya dikutip dari LBH Jakarta, Selasa (17/12/2024)

Dalam aspek ekonomi dan sosial, peserta karnaval menyoroti persoalan yang membebani masyarakat, seperti timpangnya upah guru honorer, komersialisasi pendidikan, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta kebijakan yang memperburuk kesejahteraan buruh dan petani. Belum lagi persoalan penggusuran lahan, perusakan lingkungan akibat industri ekstraktif di berbagai wilayah seperti Sumatra, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan Timur.

Fahmi, salah satu orator dalam parade, menekankan perlunya perlawanan terhadap kebijakan yang mengabaikan keadilan lingkungan. “Hak atas lingkungan hidup yang sehat harus diakui dan dijamin sepenuhnya oleh negara. Pengrusakan alam atas nama pembangunan harus dihentikan segera,” tegasnya.

Parade dimulai dari kantor YLBHI menuju Komnas HAM, kemudian Bundaran HI, dan kembali ke titik awal. Sepanjang rute, peserta menyuarakan kritik terhadap kekerasan aparat, perampasan lahan, hingga pembungkaman kebebasan berekspresi. Karnaval ini diakhiri dengan pentas seni dan mimbar bebas yang menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi mereka secara lantang.

Kegiatan ini juga menegaskan tuntutan kepada negara agar menghentikan kekerasan aparat, menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara adil dan transparan, serta memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Selain itu, pemerintah didesak untuk mencabut kebijakan pembangunan yang menindas dan memperbaiki akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan yang sehat.

“Parade ini adalah pengingat bahwa pelanggaran HAM bukan sekadar masalah individu, melainkan ancaman bagi demokrasi dan kebebasan seluruh rakyat. Jika negara terus mengabaikan hak asasi, maka wargalah yang akan berdiri melawan,” seru seorang peserta karnaval dalam orasinya.

Hari HAM Internasional kali ini bukan hanya peringatan simbolis, tetapi menjadi panggilan aksi. Pesan yang ingin disampaikan jelas: penindasan dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat harus dilawan dengan solidaritas dan perjuangan yang lebih kuat.