Jokowi : Belanja Keamanan Harus Diubah Menjadi Investasi Pertahanan

Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan. Menghidupkan industri strategis Indonesia merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh.

Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri Tahun 2020, Kamis (23/1).

“Baru kemarin saya berbicara dengan Pak Menhan bagaimana menghidupkan plan ke depan untuk industri strategis kita agar betul-betul semuanya bergerak. Kemandirian kita dalam membangun ini harus serius kita mulai. Yang saya lihat di negara yang lain, minimal industri-industri ini harus diberikan pesanan order itu 15 tahun minimal, sehingga rencana investasinya menjadi terarah, mana yang akan dituju itu menjadi jelas,” kata Presiden dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Presiden Jokowi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengharuskan adanya transfer teknologi, kerja sama produksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta dan usaha kecil dan menengah (UKM).

“Oleh sebab itu, pemanfaatan APBN harus betul-betul benar, efisien, dimulai dari perencanaan dan kemudian di dalam pelaksanaan anggaran. Dan perlu saya informasikan supaya tahu semuanya bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang,” ungkapnya.

Tahun 2020 ini Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran sebesar Rp127 triliun. Presiden Jokowi mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan dengan semestinya, tanpa adanya penyelewengan, sehingga bisa mendukung industri strategis Indonesia.

“Tapi saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran itu detail, berkali-kali dengan saya, hampir hafal di luar kepala. Saya juga merasa aman untuk urusan Rp127 triliun ini. Harus efisien, bersih, tidak boleh ada mark-up lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa akan ada kerja sama pengemban alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dengan negara lain. Menteri Pertahanan Prabowo Subiianto telah menjajaki kemungkinan kerja sama itu.

“Beberapa sudah dijajaki oleh Pak Menhan, baik dengan Perancis, baik dengan Korea Selatan, baik dengan negara-negara di Eropa Timur, dan segera akan diputuskan dan minggu depan kita akan rapat terbatas dengan Pak Menhan nanti di Surabaya,” pungkas Presiden