Jejaring Oligarki Tambang dan Energi dalam Pemilu

Berita Baru, Jakarta – Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam merilis riset berjudul “Jejaring Oligarki Tambang dan Energi dalam Pemilu,” yang menyoroti keterkaitan bisnis-bisnis di balik dukungan kandidat pemilu yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar, menyebutkan bahwa riset ini menunjukkan adanya benturan kepentingan oligarki penguasa dan bisnis yang telah menciptakan undang-undang pro-investasi.

Riset yang dilakukan sejak Desember 2023 hingga Januari 2024 tersebut menelusuri dokumen resmi terbaru, termasuk akta-akta pemerintah, laporan internal perusahaan, serta dokumen jurnal dan berita media sebagai sumber utama. Melky menjelaskan bahwa riset ini menggunakan metode Analisis Jejaring Sosial untuk menyimpulkan hasilnya.

Dalam peluncuran laporan di Kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Melky menyatakan, “Afiliasi langsung bisnis para pihak ini kami telusuri relasinya dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam sektor pertambangan dan energi.” Menurutnya, riset ini menemukan fakta keterkaitan peserta pemilu dengan pebisnis yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

Dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), yaitu Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, semuanya memiliki keterkaitan dengan oligarki tambang dan energi.

“Di pasangan Anies-Muhaimin, misalnya, terdapat tujuh orang yang terafiliasi dengan bisnis pertambangan dan energi. Di pasangan Prabowo-Gibran, terdapat 18 orang, termasuk Prabowo Subianto. Sementara di pasangan Ganjar-Mahfud, sebanyak tujuh orang,” ungkap Melky.

Riset ini mengidentifikasi nama-nama seperti Surya Paloh, Ahmad Ali, Jusuf Kalla, Fachrul Razi, Rachmat Gobel, Jan Darmadi, Leontinus Alpha Edison, Susno Duadji, Rosan Roeslani, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo, Aburizal Bakrie, Erwin Aksa, Pandu Sjahrir, Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartanto, Bahlil Lahadalia, dan banyak lagi.

Melky menjelaskan bahwa relasi bisnis antar tim pemenangan dari pasangan yang berbeda menunjukkan adanya konflik kepentingan dalam dunia politik yang sangat menggiurkan bagi pengusaha. Dukungan finansial dan politik para pebisnis ini cenderung berorientasi untuk menikmati rente politik, mempertahankan, dan merebut kekuasaan demi memperoleh kemudahan dan proteksi politik.