Ingin Kembali Dapat Suara, Iran Berupaya Melunasi Iuran Pada PBB

Berita Baru, Teheran – Iran berupaya melunasi iuran pada PBB agar negaranya kembali mendapatkan suara di organisasi dunia tersebut, meskipun sanksi dari AS belum di cabut.

Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan tetap Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi dalam sebuah pernyataan bahwa Iran berkomitmen untuk membayar iuran ‘tepat waktu’.

“Republik Islam Iran selalu berkomitmen untuk membayar keanggotaannya tepat waktu dan kami telah menunjukkan ini dalam tindakan sebelumnya,” kata Ravanchi pada Jumat (14/1).

Lantaran sedang mendapatkan sanksi dari AS, Ravanchi juga mengatakan bahwa Iran kini sedang mencari ‘jalur aman’ untuk melakukan pembayaran kepada PBB.

“Sayangnya, untuk tahun kedua kami menghadapi rintangan dalam melakukan pembayaran dan itu karena sanksi AS yang kejam … dana ada di rekening kami di luar negeri tetapi tidak dapat diakses,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengumumkan awal pekan ini bahwa Iran dan tujuh negara lain telah ditangguhkan hak suaranya karena keterlambatan pembayaran, menurut laporan dari Al Jazeera.

Berdasarkan Piagam PBB, jika tunggakan suatu negara anggota sama dengan atau melebihi jumlah iuran yang seharusnya dibayar selama dua tahun sebelumnya, hak suaranya ditangguhkan sampai pembayaran dilakukan.

Dengan demikian, maka angka minimum yang harus dibayar Iran sekarang untuk dapat kembali memulihkan hak-haknya di PBB dilaporkan berjumlah setidaknya $18 juta.

Pada tahun lalu, Iran juga telah kehilangan hak suaranya ketika sanksi AS mencegah akses ke miliaran dolar dana milik Iran yang dibekukan di luar negeri, yang diperkirakan berjumlah sekitar $7 miliar.

Setelah berbulan-bulan negosiasi, Departemen Keuangan AS akhirnya mengizinkan akses ke sebagian kecil dana milik Iran yang diblokir di Korea Selatan untuk membayar iuran ke PBB.

Jika itu memang dilakukan dan Iran membayarkan iuran pada bulan Januari, maka Iran kemungkinan besar akan mendapatkan kembali suaranya pada bulan Juni, di mana saat itu akan ada satu momen besar, yaitu pemilihan anggota baru Dewan Keamanan.

Diketahui bahwa AS memberikan sanksi keras kepada Iran setelah AS pada masa kepemimpinan Donald Trump menarik diri secara sepihak dalam kesepakatan nuklir dengan kekuatan dunia.

Setelah keluar, AS langsung memberikan sanksi-sanksi ke Iran, termasuk mencegat jalur perdagangan minyak, melarang sekutu melakukan transaksi dengan Iran, hingga membekukan aset Iran di luar negeri.

Namun, dengan batalnya kesepakatan nuklir itu, Iran kemudian dapat melakukan pengayaan uranium melebihi ambang batas yang disepakati dunia, hingga di tingkat yang memungkinkan Iran menciptakan senjata nuklir.

Barat dan sekutu regionalnya, khususnya Israel, telah menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir. Namun Iran berulang kali membantah tuduhan tersebut dan mengatakan program nuklirnya hanya bertujuan ‘damai’.

Saat ini, negosiasi sedang berlanjut di Wina untuk memulihkan kesepakatan nuklir Iran, di mana diharapkan Iran akan kembali menyetujui ambang batas pengayaan uranium dengan imbalan pencabutan sanksi.

Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk memulihkan kesepakatan tetapi pembicaraan di Wina sejauh ini berjalan lambat dan saling kukuh dalam setiap tuntutannya.