Indonesia Pionir Integrasikan Isu Perubahan Iklim dalam Agenda Ekonomi dan Keuangan

Menteri yang kerap disapa Ani ini menyebutkan bahwa langkah tersebut dimulai sejak tahun 2007 ketika Indonesia menjadi tuan rumah Conference of the Parties (COP) ke-13 di Bali. Pada saat itu, Sri Mulyani, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menerima permintaan dari utusan khusus PBB untuk mengajak menteri-menteri keuangan dan pembangunan membahas perubahan iklim.

“Pada tahun 2007, Indonesia diberi kesempatan menjadi tuan rumah COP ke-13 di Bali. Saat itu, saya sebagai Menteri Keuangan diminta oleh utusan khusus PBB untuk mulai mengundang para Menteri Keuangan dan Menteri Pembangunan membicarakan perubahan iklim. Ini adalah langkah awal di mana Indonesia menjadi pionir dalam membawa isu iklim ke dalam agenda keuangan,” ujar Sri Mulyani.

Saat itu, pembahasan perubahan iklim lebih sering didominasi oleh para menteri lingkungan hidup, sementara para pengambil kebijakan ekonomi cenderung abai terhadap isu ini. Sri Mulyani menyadari pentingnya peran menteri keuangan dalam memahami dan merespons implikasi besar perubahan iklim terhadap ekonomi global.

“Di sinilah muncul tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan untuk menjadikan perubahan iklim sebagai isu utama dalam diskusi menteri-menteri keuangan,” tambahnya.

Tantangan yang dihadapi saat itu tidaklah ringan, mengingat dunia tengah dilanda krisis finansial global. Banyak pihak menganggap isu perubahan iklim sebagai beban tambahan. Namun, Indonesia tetap gigih mendorong diskusi ini hingga akhirnya menjadi agenda utama di forum-forum internasional.

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2008, Presiden Bank Dunia saat itu, Robert B. Zoellick, memulai tradisi “Bali breakfast” dalam setiap pertemuan tahunan Bank Dunia, di mana perubahan iklim menjadi topik utama bagi para Menteri Keuangan.

Dalam acara Indonesia Net-Zero Summit 2024, Sri Mulyani dianugerahi Climate Hero Award oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan dekarbonisasi di Indonesia. Ani dianggap sebagai sosok pemerintah yang pertama kali menyoroti ancaman perubahan iklim sebagai tantangan besar, bahkan melebihi pandemi COVID-19.

Tindakan Sri Mulyani dalam memperkuat tata kelola keuangan Indonesia untuk transisi menuju net-zero mencakup penerbitan pajak karbon, pengembangan pasar karbon, dan peluncuran Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform di Indonesia. Selain itu, ia juga aktif dalam Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (Coalition of Finance Ministers for Climate Action) untuk mendukung pendanaan transisi iklim nasional.

“Indonesia menjadi pelopor dalam memasukkan isu perubahan iklim ke dalam diskusi keuangan, dan saya bangga dapat berperan dalam upaya ini,” tutup Sri Mulyani.