ICW Desak Jokowi Perbanyak Unsur Masyarakat Sipil di Pansel KPK

Berita Baru, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan keterwakilan unsur masyarakat sipil dalam komposisi Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Pansel Capim dan Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seruan ini muncul di tengah situasi KPK yang dianggap tidak normal saat ini. Saat ini, komposisi Pansel Capim dan Dewas KPK dikabarkan terdiri dari lima unsur pemerintah dan empat unsur masyarakat sipil.

“ICW dalam posisi mengkritik komposisi itu, kami sampai saat ini tidak tahu apa landasan dari angka-angka itu. Apakah semata-mata karena KPK sudah di bawah pemerintah, sehingga pemerintah harus lebih dominan dalam pansel atau mungkin yang kedua, ada upaya intervensi dalam proses pemilihan Pimpinan maupun Dewas KPK,” ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta, Minggu (19/5/2024).

Kurnia menegaskan bahwa saat ini KPK berada dalam situasi yang abnormal, bukan kondisi yang biasa. Oleh karena itu, ia berharap Presiden Jokowi memahami dinamika terakhir di KPK dan merombak komposisi Pansel dengan memperbanyak figur-figur yang tidak memiliki afiliasi dengan pihak manapun, termasuk pemerintah.

“Situasi KPK hari ini adalah situasi abnormal, maka dari itu kalau presiden punya kompetensi dan pengetahuan yang baik tentang KPK belakangan waktu terakhir, mestinya komposisi itu bisa dirombak, diperbanyak figur-figur yang tidak memiliki aliansi dengan pihak manapun, termasuk pemerintah,” tegas Kurnia.

Kurnia juga menekankan pentingnya figur-figur independen yang akan mengisi tim pansel agar tidak terikat dengan kepentingan apapun. Ia berharap figur-figur tersebut memiliki rekam jejak yang bersih dan integritas yang tinggi, baik dalam hal hukum maupun etika.

“Jadi kami mendorong agar figur-figur yang sebentar lagi akan ditunjuk oleh presiden, benar-benar figur yang independen, tidak punya afiliasi, berkompeten, berintegritas, dan bersih rekam jejak. Tidak hanya hukum, namun permasalahan etika,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi dijadwalkan akan mengumumkan Tim Pansel Capim KPK pada bulan Mei ini. Pengumuman ini menyusul berakhirnya masa jabatan Komisioner KPK periode 2019-2024.