Hilirisasi Nikel: Jokowi Mantap Pertahankan Meski Protes Uni Eropa

Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi nikel yang telah diterapkan tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha, tetapi juga bagi negara. Kendati mendapatkan protes dari Uni Eropa dan berakhir di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Jokowi menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa sebelum menerapkan hilirisasi, nilai ekspor nikel hanya mencapai US$2,1 miliar atau sekitar Rp30 triliun per tahun. Namun, setelah kebijakan hilirisasi diterapkan pada tahun 2020, nilai tambahnya melonjak tajam menjadi US$33,8 miliar atau sekitar Rp510 triliun.

“Kenapa Uni Eropa ngamuk-ngamuk dan membawa kita ke WTO? Karena dulu nilai tambahnya bukan di sini, dan mereka tidak menginginkan perubahan ini. Namun, kita tetap berjuang,” kata Jokowi dalam Rakernas Seknas Jokowi di Bogor, Sabtu (16/9/2023).

Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa dari nilai tambah Rp510 triliun tersebut, pemerintah menerima pendapatan dari berbagai pajak dan royalti. “Kita mendapatkan penerimaan negara seperti PPN, PPh badan, PPh karyawan, dan royalti dari kebijakan ini,” ujar Jokowi.

Selanjutnya, presiden menjelaskan bahwa pendapatan negara ini kemudian dialokasikan ke Dana Desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program bantuan sosial (bansos) pangan.

Presiden menegaskan bahwa meskipun hanya nikel yang telah mengalami hilirisasi, Indonesia sudah mendapat manfaat yang signifikan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Jokowi berkomitmen untuk melanjutkan hilirisasi, meskipun ada imbauan untuk fokus hanya pada sektor nikel.