Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Han Dong-hoon. Korea Selatan
Warga Korea Selatan (Korsel) berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa yang menyerukan pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol di Seoul, Korsel, pada 4 Desember 2024. (Xinhua/Jun Hyosang)

Han Dong-hoon Tegaskan Penolakan Mosi Pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol



Berita Baru, SeoulHan Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party) yang berkuasa di Korea Selatan (Korsel), pada Kamis (5/12) bersumpah akan memblokir mosi untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk-yeol, yang digerakkan oleh partai oposisi.

Dilansir dari laman Xinhua News pada Kamis (5/12/2024), Han mengatakan dalam pertemuan dewan tertinggi partai bahwa dia akan berupaya memblokir mosi agar tidak diloloskan di parlemen demi melindungi masyarakat dan pendukungnya dari kerugian, yang disebabkan oleh pemakzulan yang tidak dipersiapkan.

Ketua partai itu menekankan bahwa dia tidak pernah mencoba untuk membela deklarasi darurat militer yang inkonstitusional dari Yoon, seraya menyatakan bahwa presiden dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam membuat masyarakat cemas dan dirugikan akibat darurat militer yang inkonstitusional tersebut harus dimintai pertanggungjawaban secara tegas.

Han Dong-hoon, Korea Selatan
Warga Korea Selatan (Korsel) berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa yang menyerukan pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol di Seoul, Korsel, pada 4 Desember 2024. (Xinhua/Jun Hyosang)

Mengenai pertemuannya dengan Presiden Yoon pada hari sebelumnya, Han mengatakan bahwa presiden menyalahkan “tirani” Partai Demokrat, oposisi utama berhaluan liberal, atas deklarasi darurat militer itu, seraya mengatakan dia merasa sulit untuk bersimpati dengan persepsi presiden.

Han menambahkan bahwa tirani Partai Demokrat tidak dapat membenarkan perintah darurat militer yang inkonstitusional dan ilegal, dan kembali meminta Yoon untuk meninggalkan partai konservatif.

Partai Demokrat dan lima partai kecil lainnya mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon pada Rabu (4/12). Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat sebelum mencabutnya pada Rabu pagi saat parlemen menentangnya dalam pemungutan suara.