Google Blokir Akun Email Pemerintah karena Khawatir Terjadi Pembajakan Database oleh Rezim Baru

Berita Baru, Internasional – Perusahaan Google telah memblokir sejumlah akun email anggota pemerintah Afghanistan untuk sementara waktu karena khawatir akan ada pembajakan database.

Sejak pengambilalihan secara cepat Afghanistan oleh militan, beberapa laporan telah menyoroti database penggajian biometrik yang kemungkinan akan dimanfaatkan oleh rezim baru untuk memburu musuh-musuh mereka.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, Google Alphabet Inc (GOOGL.O) berhenti mengkonfirmasi bahwa akun pemerintah Afghanistan dikunci, pihaknya mengatakan bahwa perusahaan sedang memantau situasi di Afghanistan dan mengambil tindakan sementara untuk mengamankan akun yang relevan.

Seorang pria yang mengaku sebagai pegawai mantan pemerintahan afghanistan mengatakan kepada Reuters bahwa Taliban sedang berusaha untuk mendapatkan email-email mantan pejabat.

Akhir bulan lalu, dia mengatakan bahwa Taliban telah memintanya untuk menyimpan data yang tersimpan  di server kementerian tempat dia bekerja.

“Jika saya melakukannya, maka mereka akan mendapatkan akses ke data dan komunikasi resmi dari kepemimpinan kementerian sebelumnya,” kata karyawan itu.

Beruntungnya, pria tersebut tidak melakukan perintah dan sejak itu ia bersembunyi. Reuters tidak mengidentifikasi si pria karena kekhawatiran atas keselamatannya.

Catatan penukar surat yang tersedia untuk umum menunjukkan bahwa sekitar dua lusin badan pemerintah Afghanistan menggunakan server Google untuk menangani email resmi, termasuk kementerian keuangan, industri, pendidikan tinggi, dan pertambangan. Kantor protokol kepresidenan Afghanistan juga menggunakan Google, menurut catatan, seperti yang dilakukan beberapa badan pemerintah daerah.

Pangkalan data dan email pemerintahan sebelumnya dapat memberikan informasi tentang pegawai pemerintahan sebelumnya, mantan menteri, kontraktor pemerintah, sekutu suku, dan mitra asing.

“Ini akan memberikan banyak informasi yang nyata,” kata Chad Anderson, seorang peneliti keamanan dengan perusahaan intelijen internet DomainTools yang membantu Reuters mengidentifikasi. “Bahkan hanya memiliki daftar karyawan di Google Sheet adalah masalah besar,” katanya, mengutip laporan pembalasan terhadap pegawai pemerintah.

Catatan penukar surat menunjukkan bahwa layanan email Microsoft Corp (MSFT.O) juga digunakan oleh beberapa lembaga pemerintah Afghanistan, termasuk kementerian luar negeri dan kepresidenan. Tetapi tidak jelas langkah apa, jika ada, yang diambil perusahaan perangkat lunak untuk mencegah data jatuh ke tangan Taliban.

Anderson mengatakan upaya Taliban untuk mengendalikan infrastruktur digital buatan AS patut diperhatikan. Intelijen yang diambil dari infrastruktur itu, katanya, “mungkin jauh lebih berharga bagi pemerintah pemula daripada helikopter tua.”