Fraksi PKB Minta Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen di 2025

Berita Baru, Jakarta 0 Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan pandangan umum mereka mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memahami bahwa pemerintah baru hasil Pemilu 2024 diharapkan dapat mempercepat pembangunan yang berkelanjutan di tengah berbagai tantangan,” ujar Juru Bicara Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari  saat menyampaikan pandangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (20/8/2024).

Ia menekankan bahwa tema kebijakan fiskal tahun 2025, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” harus dilandasi prinsip memelihara yang lama yang baik dan mengadopsi yang baru yang lebih baik.

Fraksi PKB menyampaikan beberapa catatan penting mengenai RAPBN 2025. Mereka menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen masih terlalu rendah dibandingkan estimasi IMF yang memprediksi 5,1 persen.

“Kami mengusulkan target pertumbuhan ekonomi ditingkatkan menjadi 5,3 persen, seperti yang pernah dicapai pada 2022,” ujar Ratna.

Fraksi PKB juga menyampaikan dukungan terhadap target kemiskinan yang diharapkan mencapai 7,0 persen, namun mengkritik rasio Gini yang stagnan. Mereka meminta pemerintah untuk lebih serius dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan guna mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam hal kebijakan perpajakan, Fraksi PKB meminta kajian mendalam terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen yang direncanakan mulai Januari 2025.

“Kami meminta pertimbangan ulang mengenai dampak kenaikan ini terhadap inflasi dan sektor usaha kecil dan menengah,” kata Ratna.

Lebih lanjut, Ratna menyampaikan bahwa Fraksi PKB meminta agar anggaran untuk perlindungan sosial, yang dialokasikan sebesar Rp 270,6 triliun, difokuskan pada masyarakat berpendapatan menengah bawah untuk mengurangi beban hidup mereka. Dalam hal subsidi energi, mereka mendorong pendataan konsumen elpiji yang lebih tepat dan subsidi pupuk hanya diberikan kepada petani kecil. Fraksi PKB juga mengusulkan peningkatan anggaran Dana Desa menjadi Rp 149,92 triliun untuk memastikan setiap desa mendapatkan alokasi yang memadai, sehingga mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, mereka meminta agar pembiayaan utang dan non-utang tetap seimbang dan berfungsi sebagai penyangga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui agar RUU APBN Tahun Anggaran 2025 ini dibahas lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku,” tutup Hj. Ratna. Fraksi PKB berharap pandangan mereka dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBN yang akan datang.