FITRA Jatim Minta Pemprov Hentikan Sementara Penyaluran Dana Hibah

Berita Baru, Jakarta – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menghentikan sementara penyaluran dana hibah untuk melakukan peninjauan ulang akuntabilitasnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator FITRA Jatim, Dakelan saat menjadi pembicara utama program Berbagi Cerita Dibalik Berita “Bercerita” yang dipandu host Erisha Najwa Himaya. Acara ini diselenggarakan oleh Beritabaru.co secara live streaming melalui akun Instagram @beritabaruco dan @fitrajatim pada Senin (26/12/2022).

“Dalam kasus hibah, saya melihatnya, perlu perbaikan tata kelola dari sisi transparansi, partisipasi, dan juga akuntablitiasnya. Karena dia bagian dari sistem dana daerah yang sampai saat ini publik tidak bisa mengakses dengan baik, siapa sih penerima hibah jawa timur yang anggarannya mencapai sekitar 8 triliun di tahun 2021,” ujar Dakelan.

Dakelan menilai, anggaran yang berjumlah triliunan untuk hibah tersebut perlu diketahui siapa penerimanya, dan kelompok masyarakat siapa yang mendapatkannya.

“Seandainya itu dibuka ke publik kita bisa mengontrol. Masalahnya kita tidak punya informasi, sehingga kita kaget. Ini uang masyarakat yang disalahgunakan,” jelas Dakelan.

Temuan BPK

Lebih lanjut, Dakelan menyampaikan bahwa pihaknya sudah lama melakukan kajian dan juga sudah menyampaikan ke publik, bahwa akuntabilitas dana dibah di Jatim rendah.

“Ini berdasarkan temuan BPK pada pelaksanaan hibah di Jawa Timur yang tiap tahunnya nilainya rendah,” tutur Dakelan.

Pasalnya, menurut Dakelan, dana hibah merupakan mekanisme penyaluran dana yang melibatkan dari hulu sampai hilir.

“Dari perencaaan peluang korupsinya sudah ada. Proses ini tentu ruang penyalahgunaan mencari keuntungan disitu. Penerima juga tiap tahunnya tidak bisa mempertanggungjawabkan,” tegasnya.

Dakelan menyampaikan, untuk meningkatkan akuntabilitas perlu untuk memperbaiki mekanisme penyaluran dana hibah, salah satu caranya dengan memanfaatkan teknologi informasi.

“Saya kita sekarang teknologi juga akan membantu akuntabilitas, untuk meminimalisir para pencari keuntungan. Sehingga hibah yang triliunan ini efektif untuk membantu pencapaian pembangunan provinsi. Dana triliunan ini harusnya dihentikan sementara,” jelas Dakelan.

FITRA Jatim, lanjut Dakelan selama ini telah Kit melakukan pendidikan politik anggaran kepada masyarakat. Hal ini dilakukan supaya masyarakat dapat mengontrol pengelolaan anggaran.

“Kita juga mendorong mekanisme satu data, antara masyarakat dengan pemerintah punya persamaan data terkait dengan pembangunan, sehingga ketika masyarakat mendapatkan informasi, mereka bisa memberi masukan,” katanya.