FITRA Imbau Masyarakat Tidak Dibodohi Opini WTP Palsu

Berita Baru, Jakarta – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya bersifat administratif dan tidak menjamin instansi yang menerimanya bebas dari penyimpangan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) FITRA Misbah Hasan mengatakan untuk mengejar status WTP instansi terkait perlu memenuhi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, selain itu instansi terkait juga perlu melengkapi kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Keempat prasarat tersebut bukanlah perkara mudah bagi intansi bermental korup, hal ini kemudian memunculkan ide untuk mengakali opini BPK seperti kasus yang terjadi terhadap Bupati Bogor, Ade Yasin,” ujar Misbah dalam keterangan resminya, Jumat (29/4/2022).

Ade Yasin didugaan melakukan tindak pidana korupsi pemberian suap terhadap jajaran pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Barat untuk melakukan audit pemeriksaan interim (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Pemerintah Kabupaten Bogor untuk tujuan meraih predikat WTP.

Selain Ade Yasin, Misbah mengatakan pernah juga ada kasus serupa yang menimpa Kemendes PDTT pada tahun 2017. Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDTT, didakwa menyuap Auditor Utama Keuangan Negara III BPK dan Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara sebesar Rp 240 juta untuk pemberian opini WTP. Selain itu, KPK juga mendapati uang sebesar US$3.000 dan Rp 1,145 miliar di ruangan eselon I BPK.

“Status WTP juga bisa menjadi alat untuk memuluskan kepentingan para kepala daerah, salah-satunya untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat. Selain itu status WTP juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kepemimpinan kepala daerah,” tegas Misbah.

Oleh karena itu, Misbah mengimbau agar masyarakat jangan mau dibodohi dengan opini WTP Palsu. Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat justru akuntabilitas dan efektivitas anggaran yang tepat sasaran.

“Banyak daerah yang mendapat opini WTP tetapi tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi, termasuk Kabupaten Bogor,” tuturnya.

Selain itu, FITRA juga mendesak agar memperkuat integritas pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK harus mulai ‘bersih-bersih’ terhadap pejabatnya di pusat maupun daerah yang mudah menerima suap atau sengaja meminta suap kepada pemerintah/pemerintah daerah/instansi yang menjadi objek audit;

“Memperkuat mekanisme quality control dan quality assurance serta membuka ruang supaya proses audit BPK bisa transparan dan tidak dimonopoli salah satu bagian atau auditor saja sehingga tidak ada ruang gelap yang berpotensi menjadi celah korupsi atau suap,” jelas Misbah.