Erick Thohir Harap Kebijakan Presiden Jokowi DIlanjutkan Pemimpin Selanjutnya

Berita Baru, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berharap kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi tetap dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya.

Menurut Erick, hal itu untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan yang telah dan sedang berjalan agar tidak merugikan masyarakat banyak.

“Jangan karena ganti pemerintah, ganti pemimpin, kebijakannya ganti lagi, padahal kalau kita lihat setiap presiden kita meninggalkan legacy yang bagus,” kata Erick Thohir dalam keterangannya, Senin (23/1/2023).

Menurutnya, perbaikan kondisi ekonomi nasional terus terjadi, bahkan di tengah pandemi dan ancaman resesi global. Untuk itu, dia mengajak semua pihak menjaga keberlangsungannya.

“Terlepas dari perbedaan politik, perbedaan persepsi, yang bagus diteruskan, yang kurang bagus diperbaiki. Jangan bongkar pasang yang justru merugikan rakyat karena tidak adanya keberlanjutan,” tambahnya.

Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan berada pada urutan kedua setelah India dengan proyeksi pertumbuhan 5 persen. Selain itu, realisasi investasi 2022 mencapai 100,6 persen dengan realisasi Rp1.207,2 triliun, dari target Rp1.200 triliun.

Menariknya, realisasi investasi yang tadinya didominasi oleh Pulau Jawa sekarang sudah shifting banyak yang di luar Pulau Jawa sampai 53 persen, sementara Pulau Jawa sebesar Rp 46,9 persen. Kemudian, kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional juga terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, mencapai Rp 1.198 triliun atau naik dibandingkan periode 2017 hingga 2019 yang sebesar Rp 1.130 triliun.

Meningkatnya kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional tak terlepas dari transformasi BUMN yang dilakukan Erick dengan mengedepankan perbaikan manajemen dan sistem, juga penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi.

Erick mengatakan, program bersih-bersih ini tidak mudah lantaran sudah terjadi sejak zaman dahulu. Namun, Erick meyakini pemilihan pemimpin berdasarkan leadership yang baik dan sistem yang dibangun ini yang akan bisa mengurangi korupsi.

“Tidak mungkin yang namanya perubahan itu berdasarkan hanya leadership, tanpa ada sistem yang dibangun, maupun sebaliknya,” kata Erick.

Rasio utang BUMN dibanding modal juga terus menurun dari 38,6 persen pada 2020, menjadi 36,2 persen pada 2021, dan turun lagi menjadi 34 persen pada akhir kuartal ketiga 2022.

“Kalau di dunia usaha, biasanya utangnya itu 70 persen dan modal sendiri 30 persen. Ini kenapa bapak presiden mendorong penciptaan pengusaha baru melalui program-program seperti Kredit Usaha Rakyat,” tambah Erick.