Dwikorita Karnawati dan Upaya Menuju Budaya Peduli Iklim

Berita Baru, Tokoh – Seiring dengan semakin memburuknya iklim di dunia, khususnya Indonesia, budaya baru tentang iklim perlu dibangun. 

Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, budaya peduli iklim menempati posisi penting dalam mitigasi perubahan iklim. 

Pasalnya, perubahan iklim tidak bisa dikendalikan hanya oleh BMKG atau lembaga terkait. Dukungan masyarakat mutlak dibutuhkan. 

“Perubahan iklim adalah tanggung jawab bersama,” ungkapnya dalam gelar wicara Bercerita ke-93 Beritabaru.co, Selasa (19/4). 

Istilah budaya peduli iklim sendiri merujuk pada kesadaran berbasis pengetahuan dan sikap kolektif masyarakat yang waspada dan tidak abai begitu saja pada cuaca dan iklim.

Melalui budaya tersebut masyarakat akan lebih peka terhadap lingkungan, hal-hal yang bisa meningkatkan suhu panas bumi, menyumbat saluran air, dan semacamnya. 

Dwikorita menyampaikan bahwa pihaknya hingga saat ini masih bekerja ekstra untuk membangun budaya peduli iklim. 

Kenyataan bahwa—berdasarkan riset kolaborasi—pada tahun 2100 suhu udara diprediksi akan naik hingga 4 derajat merupakan alasan mengapa demikian. 

Barangkali seseorang masih kesulitan untuk menggambarkan apa yang akan terjadi ketika suhu bumi naik 4 derajat. 

Untuk itu, Dwikorita membandingkannya dengan tingkat kenaikan suhu bumi yang terjadi dari masa pra-industri hingga saat ini, yakni 1,2 derajat. 

Di angka kenaikan 1,2 derajat saja, tegasnya, bencana yang muncul cukup mengerikan, baik bencana kering atau pun basah, seperti banjir bandang, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), dan curah hujan ekstrem. 

Dengan ungkapan lain, siapa pun bisa membayangkan bagaimana jadinya ketika tingkat kenaikannya berada di angka 4 derajat. 

“Wah, bisa jadi bencana terjadi setiap hari, bahkan jam ya. Kalau sekarang kan masih satu bulan sekali ya, soalnya kenaikan suhunya masih 1,2 derajat,” jelas Dwikorita. 

Potensi bencana

Bencana hidrometeorologi mencakup dua model: kering dan basah. Menurut Dwikorita, keduanya berpotensi besar terjadi secara reguler di Indonesia. 

Pada 2 tahun terakhir umpamanya, Indonesia menerima udara basah dari Samudra Pasifik. Akibatnya curah hujan meningkat sekitar 70%. 

“Karena udara basah dari Pasifik, curah hujan meningkat 70% dan dampaknya seperti kita rasakan ya, banjir bandang, longsor, hingga badai tropis,” paparnya. 

Belum lagi, wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) kala itu mengalami pemanasan. Suhunya kemudian berbeda dengan suhu di sekitarnya dan inilah yang menambah nestapa bencana hidrometeorologi di Indonesia. 

Disebabkan oleh itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut, 95% bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi.

Hal yang sama bisa diamati dari bencana kering. Pada 2019, ungkap Dwikorita, Indonesia dilanda kemarau yang panjang. 

Dampaknya kelangkaan air tidak terhindarkan, panen gagal, dan bahkan Karhutla. 

“Ini semua adalah indikator betapa perubahan iklim sudah nyata di depan mata dan paparannya sangat merugikan manusia,” kata mantan Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) ini. 

Anomali iklim

Dalam diskusi yang ditemani oleh Rinda Rachmawati ini, Dwikorita juga mengungkap tentang relasi antara perubahan iklim dan anomali iklim yang belakangan terjadi. 

Menurut Dwikorita, keduanya terkait tapi tidak terikat. Sebelum ada perubahan iklim, anomali sudah terjadi, yakni melalui fenomena el nino dan la nina. 

Hanya saja, yang membedakan adalah ketika sebelum perubahan iklim, anomali terjadi setiap 7-8 tahun sekali, sedangkan pasca-perubahan iklim periodenya menjadi pendek: setiap 2-3 tahun sekali. 

“Sebelum perubahan iklim atau tahun 1980an, anomali itu terjadi tapi rata-rata 7-8 tahun sekali, namun pascatahun 1980, periode ulang la nina dan el nino menjadi 2-3 tahun. Semakin sering, bahkan la nina, pada 2020 kemarin terjadi dan 2021 terjadi lagi,” kata Dwikorita. 

Adaptasi dan mitigasi

Berbagai cara harus dilakukan untuk mengendalikan perubahan iklim dan oleh berbagai pihak. 

BMKG sendiri telah dan tengah mengupayakan beberapa hal: edukasi pada petani dan nelayan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan kolaborasi. 

Pertama bertujuan untuk membangun kesadaran berbasis pengetahuan, sehingga mereka memiliki mitigasi untuk melakukan pekerjaannya. 

“Petani dan nelayan menjadi perhatian kami sebab mereka adalah yang paling rentan terdampak perubahan iklim,” tegas Dwikorita. 

“Belum lagi kita tahu ya bahwa pekerjaan petani itu hubungannya pada ketahanan pangan nasional. Jadi harus benar-benar diperhatikan,” imbuhnya.

Kedua merujuk pada upaya untuk mengembangkan SDM dengan kemampuan yang mumpuni di bidang klimatologi. BMKG menggandeng beberapa universitas baik dalam negeri atau luar negeri untuk pekerjaan ini. 

“SDM yang kami miliki, sudah ada puluhan doktor ya, itu tidak bekerja sendirian. Pelatihan dan riset mereka dibimbing langsung oleh profesor dari UGM, universitas-universitas di Jepang dan Swiss, dan lainnya,” ujar Dwikorita. 

Ketiga mencakup tidak saja kerja sama di bidang riset, tapi juga pengembangan teknologi. 

Salah satu kolaborasi riset yang BMKG lakukan adalah di puncak Jayawijaya. Penelitian ini, ungkapnya, menemukan bahwa es di puncak Jayawijaya akan hilang pada 2025. 

Pasalnya, pada 2010 luas dataran berselimut salju di situ mencapai 200 kilometer persegi dan 10 tahun kemudian, hanya tersisa 2 kilometer persegi. 

“kemerosotannya sangat signifikan dan sekarang hanya tersisa 1% dan ini diprediksi akan hilang total, dalam arti mencair semua, pada 2025,” papar Dwikorita. 

Adapun untuk pengembangan teknologi, ia menyampaikan, itu penting sama sekali untuk mengendalikan gerak perubahan iklim dan membaca masa depan. 

Teknologi membantu manusia mendapatkan data yang akurat yang hanya dengannya proses adaptasi dan mitigasi akan berjalan efektif.