Dukung Produksi Lokal, Anggota DPR Dorong Pemerintah Atur Peta Jalan Impor Kedelai

Berita Baru, Nasional – Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah mendorong agar pemerintah melakukan regulasi kuota importasi kedelai dilakukan setiap tahun untuk memacu peningkatan produksi dari petani lokal.

Menurut Luluk kenaikan harga kedelai impor yang sempat terjadi tahun lalu dan menekan para pengrajin tahu dan tempe harus menjadi peringatan bagi pemerintah dalam peningkatan produksi.

Memasuki 2022, Luluk berpendapat, sinyal kenaikan harga kembali terlihat. Ia menilai, hal itu dipastikan akan menyulitkan Indonesia karena 80 persen kebutuhan kedelai untuk produksi tahu tempe dipenuhi impor.

“Bisa dimungkinkan kebijakan untuk kuota impor kedelai. Ini penting untuk memberikan kesempatan produksi kedelai nasional ditingkatkan,” kata Luluk dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pertanian, Senin (14/2).

Politisi PKB tersebut juga kembali mengingat pertanyaan tentang kewajiban tanam bagi importir kedelai saat dulu RDPU dengan para Asosiasi atau Paguyuban Tahu dan Kedelai dan juga dihadiri oleh pejabat eselon satu dari Kementan.

Ia menilai hal itu penting dijadikan kebijakan untuk mencegah kesempatan importir bertindak sewenang-wenang. “Jadi harusnya ada kewajiban tanam bagi importir kedelai, seperti juga kewajiban tanam bagi importir bawang,” ujarnya.

Luluk juga menyampaikan pengaturan produksi dan impor kedelai harus dilakukan secara paralel. Perlu dimulai oleh pemerintah agar gonjang-ganjing harga kedelai internasional tidak memberikan masalah di dalam negeri.

“Sampai sejauh mana kedelai kita siap untuk ditingkatkan produksinya. Semestinya ada peta jalan dalam lima tahun,” pungkas Luluk.