Dua Hari di Depan Istana, Puluhan Warga Tasikmalaya Menunggu Ditemui Presiden Jokowi

Berita Baru, Jakarta – Puluhan warga Tasikmalaya yang tergabung dalam Barisan Pelopor Jaringan Persatuan Asli Tasik Indonesia (BAPOR JAPATI) sudah dua hari berada di depan Istana Negara menunggu ditemui Presiden Jokowi.

Komandan BAPOR JAPATI mengatakan bahwa pihaknya nekat jalan kaki dari Tasikmalaya selatan ke Istana selama 11 hari untuk meminta Presiden segera membenahi Kementerian yang memiliki kinerja rendah serta mengevaluasi TNI-POLRI.

“Seperti yang kami sampaikan, bahwa kami meminta Pak Jokowi untuk ganti saja menteri-menteri yang tidak bisa dibenahi. Selain itu kami meminta untuk lakukan perbaikan  di internal TNI dan POLRI,” kata Satriana Ilham dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/12).

Menurutnya, selama dua hari di depan Istana pihaknya belum mendapati kejelasan dari pihak Istana. “Sekarang kami sudah 2 hari di depan Istana, namun kami belum mendapatkan kejelasan, apakah Pak Jokowi mau menemui kami atau tidak? Pastinya sampai kapanpun kami akan menunggu Pak Jokowi disini,” tuturnya.

Ilham juga mengaku, massa aksi yang bertahan di depan Istana Negara dan menunggu disambut baik oleh Presiden sempat dihalangi-halangi kepolisian dan sempat ricuh.

“Jujur saja, harapan kami bisa disambut baik oleh Pak Jokowi. Sudah seharusnya Pemimpin itu menyambut rakyatnya. Apa lagi ini kami berjalan kaki dari Tasik selama 11 hari dan sekarang sudah 2 hari di depan Istana Negara,” terangnya.

“Kami hanya ingin menemui Pak Jokowi, maka kami akan menunggu di Jakarta sampai Pak Jokowi mau menemui kami. Walau harus berhari-hari. Tadi ketika mau masuk ke Istana sempet ricuh dan kami di halang-halangi polisi,” tambah Ilham.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam aksinya BAPOR JAPATI membawa 5 tuntutan terhadap Presiden Jokowi:

Pertama, segera evaluasi menteri yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan politik semata. Mulai dari Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, dan Erick Thohir yang menggunakan kekuasaan untuk memobilisasi kekuatan politik dan pencitraan.

Kedua, evaluasi Menko Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Industri, Mentri ESDM, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, KLHK, serta TNI-POLRI yang melakukan pembiaran terhadap tambang-tambang ilegal dan banyaknya praktek penggundulan hutan dan perusakan lingkungan.

Ketiga, evaluasi Menteri Dikbud Nadiem Makarim, Mentri Keuangan, Mentri Kominfo, Kemenparekraf, dan Mendagri, serta Kemenag.

Keempat, evaluasi Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menkopolhukam.

Kelima, perkuat sinergitas TNI dan POLRI. Batasi kewenangan di ruang-ruang sipil dan benahi Internal TNI-POLRI yang diindikasikan banyak persaingan antar gerbong yang mementingkan dirinya sendiri.

“Kami hanya beri dua pilihan segera ganti menteri-menteri yang berkinerja rendah atau kalau tidak sanggup mundur secara terhormat saja” tutup Ilham.