Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Diduga Intervensi Seleksi PPK, KPKD Serukan Kepung KPU Jatim

Diduga Intervensi Seleksi PPK, KPKD Serukan Kepung KPU Jatim



Berita Baru, SurabayaKomisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten se-Indonesia telah mengumumkan hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Rekrutmen PPK itu berlangsung 20 November-16 Desember 2022. 

Namun demikian, Komunitas Pemuda Kawal Demokrasi (KPKD) Jawa Timur (Jatim), menilai ada dugaan kuat intervensi oknum KPU Provinsi Jatim dalam pelolosan peserta seleksi PPK.

Oleh sebab itu, KPKD Jawa Timur mengeluarkan seruan aksi, mengajak semua peserta seleksi PPK yang merasa dicurangi untuk bersatu, bersama-sama mengepung kantor KPU Provinsi Jatim, pada Senin (19/22), pukul 12.00 WIB.

“Oknum komisioner KPU Jawa Timur itu justru menyeleksi peserta PPK menggunakan ukuran dan parameter kebencian. Bukan lagi meletakkan objektivitas sebagai patokan lolosnya peserta,” kata korlap aksi KPKD Jawa Timur, Fahrur Rosi, dalam keterangan persnya yang diterima Beritabaru.co, Minggu (18/12).

Bahkan Fahrur menyebut, ada salah satu peserta yang dicoret hanya karena masalah pribadi. Baginya, tindakan oknum KPU Jatim tersebut membuat instansi penyelenggara Pemilu tercoreng. 

“Imbasnya kualitas Pemilu 2024 tak akan bersih. Pejabat yang dipercaya publik justru bermain mata sejak dalam seleksi penyelenggara kecamatan,” lanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam aksinya, Komunitas Pemuda Kawal Demokrasi Jawa Timur menuntut 5 hal. Pertama, Mendesak menghentikan cara kotor dalam seleksi PPK, Dorong adanya agendakan investigasi dan audit KPU Jatim.

Ketiga, menuntut KPU agar memberikan hak politik korban Syiah Sampang, desak usut tuntas kasus penyelewengan dana hibah KPU Surabaya dan tuntutan kelima adalah mencopot oknum komisioner lancung.

Selain KPKD Jawa Timur juga menyerukan kepada seluruh rakyat Jawa Timur, pemuda/i, mahasiswa, pelajar, 

buruh, tani, nelayan, dan semua lapisan masyarakat Jatim untuk bersama-sama melawan praktik kotor oknum Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur.

“Dengan cara selamatkan KPU Jawa Timur dan dukung kepolisian melanjutkan kasus dana hibah KPU Surabaya,” pungkas Fahrur.