Di Tengah KTT ASEAN, Junta Myanmar Bakar 19 Warga Sipil, Termasuk Delapan Anak-Anak

Berita Baru, Jakarta – Berita mengerikan datang dari Myanmar, di mana pasukan junta dilaporkan telah membakar hidup-hidup 19 warga sipil, termasuk delapan anak-anak, pada Rabu pekan lalu, saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN sedang berlangsung di Labuan Bajo. Kejadian ini semakin memperburuk situasi kemanusiaan di negara tersebut.

Menurut laporan Radio Free Asia (RFA), pasukan junta menahan beberapa orang yang tinggal di Desa Nyaung Pin Thar di kawasan Bago pada tanggal 10 Mei lalu. Pada pukul 17.00, pasukan tersebut kemudian membakar para warga secara kejam. Lima dari 19 orang yang menjadi korban adalah anggota satu keluarga, termasuk anak-anak yang baru berusia 6 tahun.

Salah satu sumber mengungkapkan kepada Radio Free Asia (RFA) bahwa pasukan junta militer “membunuh mereka begitu saja,” dan kejadian ini terjadi di tengah pertempuran antara tentara junta dan dua kelompok pemberontak Karen, yaitu Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) dan Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA), di kawasan Bago.

Beberapa jam sebelum pembakaran terjadi, pemberontak melancarkan serangan ke salah satu situs tambang di kawasan Bago. Mereka mengklaim telah meledakkan tambang tersebut sekitar 15 kali dan menewaskan sekitar 30 tentara junta. Setelah serangan itu, pasukan junta bergerak ke Desa Nyaung Pin Thar, dan pertempuran pecah di sana. Pemberontak baru mengetahui kejadian pembakaran warga setelah pertempuran berakhir dan menemukan jasad mereka keesokan paginya.

Hingga saat ini, junta militer Myanmar belum memberikan keterangan resmi mengenai insiden ini, dan kejadian pembakaran tersebut terjadi di tengah KTT ASEAN yang sedang berlangsung di Labuan Bajo. Konflik di Myanmar telah menjadi perhatian para pemimpin negara-negara ASEAN. Bahkan, para pemimpin ASEAN telah merilis deklarasi khusus yang mengecam serangan terhadap konvoi diplomat yang membawa bantuan di Myanmar, termasuk konvoi yang melibatkan diplomat Indonesia.

Selama KTT berlangsung, Presiden Joko Widodo dan sejumlah pemimpin negara lain terus memperingatkan Myanmar untuk segera menghentikan konflik yang terjadi di negara tersebut. Myanmar masih dilanda konflik setelah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan yang sah pada 1 Februari 2021. Warga Myanmar telah merespons kudeta tersebut dengan melakukan demonstrasi di berbagai wilayah, namun junta militer telah menggunakan kekuatan berlebihan dan bahkan melakukan pembunuhan terhadap mereka yang menentang kekuasaan mereka.