Debat Pilkada Jakarta 2024 Dikritik LBH Jakarta karena Minim Solusi Konkret

Berita Baru, Jakarta – Pada Minggu (6/10/2024), debat perdana Pilkada Jakarta 2024 digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global,” para pasangan calon (paslon) memaparkan visi dan misi mereka untuk memimpin Jakarta. Namun, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengkritik tajam debat tersebut, menilai bahwa seluruh paslon gagal menawarkan solusi konkret yang berbasis pada masalah mendasar Jakarta.

Menurut LBH Jakarta, seluruh pasangan calon cenderung hanya memberikan janji yang sifatnya jargonistik dan berorientasi pada peningkatan elektabilitas, tanpa menguraikan masalah spesifik yang dihadapi Jakarta. “Seluruh paslon tidak menawarkan solusi yang benar-benar demokratis dan berbasis ilmu pengetahuan terkait berbagai masalah yang masih menjerat Jakarta,” ungkap LBH Jakarta dalam rilis pers mereka yang dirilis pada Senin (7/10/2024).

Dalam rilis tersebut, LBH Jakarta menyoroti sembilan permasalahan krusial yang hingga kini belum terselesaikan, seperti kualitas udara yang memburuk, penggusuran paksa, kurangnya jaminan hak atas hunian, dan buruknya akses air bersih akibat swastanisasi. Visi dan misi paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang berfokus pada pembangunan budaya Betawi, dianggap tidak relevan jika tidak diiringi dengan perlindungan ruang hidup warga Jakarta. “Mengapa membicarakan budaya tanpa mengatasi penggusuran paksa di situs budaya Betawi seperti Kampung Petukangan?” tanya perwakilan LBH Jakarta.

Paslon nomor urut 2, Dharma-Kun, juga dikritik karena solusi penanganan banjir mereka yang dianggap tidak memperhitungkan penyebab struktural banjir, seperti berkurangnya wilayah resapan air di hulu sungai. LBH Jakarta menegaskan bahwa tanpa menangani banjir kiriman dari hulu DAS Ciliwung, solusi yang ditawarkan hanya akan mengulang kegagalan penanganan banjir sebelumnya.

Sementara itu, program “Benyamin Sueb Awards” yang diajukan oleh paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, dinilai tidak sesuai konteks. “Alih-alih hanya menggunakan nama Benyamin Sueb untuk penghargaan, paslon seharusnya mengambil semangat Benyamin dalam melawan ketimpangan sosial di Jakarta,” lanjut rilis tersebut.

LBH Jakarta juga menyoroti minimnya pemahaman seluruh paslon terkait keadilan gender. Program yang ditawarkan paslon nomor urut 1 dan 2, yang menekankan pentingnya pendidikan politik dan adab, dianggap tidak menyentuh akar persoalan ketidakadilan gender di Jakarta, yaitu budaya patriarki.

Selain itu, masalah transportasi yang diangkat dalam debat dinilai hanya bersifat normatif tanpa mengurai kompleksitas permasalahan. “Program river way dari paslon nomor urut 1, misalnya, bisa menimbulkan masalah baru seperti pencemaran udara dan sungai, serta mengganggu ekosistem,” tegas LBH Jakarta.

Berdasarkan analisis tersebut, LBH Jakarta menyimpulkan bahwa seluruh paslon tidak sepenuhnya memahami masalah empiris di Jakarta. “Kami melihat debat ini gagal menjadi sarana edukasi publik untuk mencari solusi konkret bagi Jakarta,” kata LBH Jakarta menutup pernyataan mereka.